TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kerjasama Islam menaruh perhatian pada masalah organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mempertanyakan keberadaan FPI yang membawa-bawa nama Islam dalam berbagai kegiatannya.
"Harus dipertanyakan mereka yang bertindak atas nama Islam, dari mana mereka mendapat lisensi untuk melakukan hal itu. Dan siapa yang membuat mereka berbicara atas nama Islam," kata Ekmeleddin di Kantor Presiden, Senin, 20 Februari 2012.
Ekmeleddin mengingatkan segala tindakan atas nama Islam harus dicek berdasarkan prinsip-prinsip dan kriteria Islam sebagai agama dan budaya. "Islam memiliki standar, Kitab Suci dan Sunnah. Interpretasinya hanya boleh oleh otoritas dan menggunakan konteks," kata Ekmeleddin.
Ia melanjutkan, Islam konsisten dalam dua prinsipnya, La Iqra Hafiddin yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama dan Lakum Diinukum wa Liya Diin yang artinya agamamu agamamu, agamaku agamaku.
Ketua Komisi HAM OKI Indonesia Siti Ruhaini Dzuhayatin menyatakan masalah FPI bisa dimasukkan dalam pembahasan mengenai kekerasan berbasis agama. Tetapi karena usia Komisi HAM masih muda, saat ini baru tahap pembahasan identifikasi isu.
"Seperti yang disampaikan Sekjen OKI tidak ada kekerasan yg disahkan oleh agama dan saya kira ini masalah kekerasan atas nama agama. Itu akan jadi bagian isu strategis yang akan dibahas komisi ini," kata Siti.
Apalagi, Siti menambahkan, permasalahan organisasi kemasyarakatan yang membawa nama Islam ini juga terjadi di negara-negara lain. "Ini akan menjadi satu agenda, Komisioner melihat ini sebagai masalah bersama," dia menambahkan.
Untuk pertama kalinya, Komisi Independen HAM OKI mengadakan pertemuan merumuskan kelembagaan. Komisi yang terbentuk Juli 2010 ini bertemu pada 20-24 Februari 2012 untuk mencari ketua, membentuk berbagai aturan terkait HAM, dan identifikasi isu. Komisi ini diharapkan mampu menjawab pandangan Islam terkait isu HAM setelah dianggap "diam" 20 tahun sejak Deklarasi Kairo.
Organisasi Kerjasama Islam, sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam. Ini adalah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ARYANI KRISTANTI
Berita Terkait:
DPR Desak Pemerintah Tegas pada Ormas Bermasalah
Negara Tak Pernah Tegas terhadap Ormas Anarkistis
MK Bisa Memutuskan Pembubaran Ormas
Ansor dan Banser Desak FPI Dibubarkan
Dipertimbangkan, Membubarkan Ormas Melalui Pengadilan
Infografis: Sepak Terjang FPI
FPI Anggap Media Pendorong Citra Negatif
Aksi Anarkistis FPI Terjadi Lima Provinsi
Foke Dukung Ormas Rusuh Ditindak
FPI Unjuk Rasa di Depan Badan Narkotika
