TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Partai Demokrat mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anas Urbaningrum. Menurut anggota Dewan Kehormatan, Syarief Hasan, pemanggilan itu untuk membuktikan keterlibatan Ketua Umum Demokrat dalam Grup Permai yang terlibat sejumlah kasus korupsi. "Tapi sekarang kan nggak dipanggil-panggil. Jadi kemungkinan nggak bener," ujar Syarief di gedung MPR/DPR, Selasa, 21 Februari 2012.
Menteri Koperasi itu juga meminta KPK segera menuntaskan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. Kalau memang ada kader Demokrat terlibat selain Anas harus segera disampaikan. "Kalau bener katakan, jadi tidak seperti sekarang."
Dewan Kehormatan, kata Syarief, tak akan memanggil Anas untuk mengklarifikasi pernyataan bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin. Alasannya, masalah itu sudah ditangani penegak hukum. Syarief juga menilai saat ini Anas belum perlu bicara ke publik menanggapi berbagai tuduhan yang dialamatkan Nazar kepadanya. "Kami serahkan dulu ke hukum. Silakan KPK dan pengadilan memanggil dia (Anas) untuk mendapatkan keterangan."
Sejumlah saksi menyebutkan dugaan keterlibatan Anas dalam kasus Wisma Atlet. Misalnya, fee sejumlah proyek pemerintah ke Grup Permai, perusahaan Nazar, juga mengalir untuk kepentingan Anas. Nazaruddin menyebut Angelina Sondakh saat diperiksa Tim Pencari Fakta Demokrat bercerita bahwa duit Rp 2 miliar mengalir ke Anas. Dalam beberapa kesempatan Nazaruddin juga menyebutkan Anas mengatur pertemuan awal membahas proyek Wisma Atlet.
Dalam percakapan melalui BlackBerry Messenger antara bekas pegawai Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, dan Angie tersebut adanya permintaan uang--dengan kode apel--untuk diserahkan ke "Bos Besar". Menurut Rosa, istilah bos besar merujuk ke Anas.
Keterangan pegawai Nazaruddin lainnya, Yulianis, menyatakan uang juga dibawa ke arena Kongres Demokrat di Bandung. Sebagian uang itu merupakan fee proyek yang diterima Grup Permai. Uang itu diduga untuk pemenangan Anas.
IRA GUSLINA
