TEMPO.CO, Jakarta —Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan memangkas anggaran belanja untuk menutupi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak. “Kalau seandainya situasi tidak memungkinkan (pengendalian subsidi), belanja negara akan dikurangi,” katanya di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Februari 2012.
Agus belum mengetahui jenis belanja yang akan dipotong anggarannya. Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Harry Purnomo mengatakan pemotongan belanja negara dilakukan untuk jenis belanja barang dan belanja perjalan dinas. Tahun lalu pemerintah juga berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, tahun ini instruksi presiden untuk penghematan, menurut Herry, belum ada.
Pemotongan belanja, kata Agus, bertujuan untuk menjaga defisit anggaran sebesar 1,5 persen. Namun, kenaikan defisit berpotensi terjadi. “Masih bisa diterima, tapi tidak bisa tinggi,” katanya. Menurut Agus, defisit yang membesar akan menambah utang dan hal tersebut akan memberatkan anggaran negara. “Kita tidak perlu membiayai defisit dengan anggaran terlalu besar,” katanya.
Pembengkakan subsidi bahan bakar minyak bakal terjadi karena asumsi harga Indonesia Crued Prize sebesar US$ 90 per barel jauh lebih rendah ketimbang harga minyak dunia yang sudah mencapai US$ 120 per barel. “Harga minyak dunia memang meningkat. Kami waspadai, semuanya kami kendalikan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Agus, belum mengetahui berapa subsidi yang membengkak awal tahun ini. Namun, tahun lalu subsidi BBM membengkak dari alokasi Rp 129,7 triliun menjadi Rp 165,2 triliun. Subsidi masih membengkak lagi jika audit BPK membenarkan adanya konsumsi BBM yang meningkat dari alokasi 40,4 miliar liter.
Pemerintah, lanjut Agus, bersiap-siap mempercepat pengajuan APBN Perubahan 2012. Rancangan tersebut akan diajukan setelah melihat kondisi yang terjadi pada April mendatang. Pada saat itu pemerintah bakal menaikkan harga tarif listrik paling besar 10 persen dan memulai program pembatasan BBM. “Pemerintah melihat ini di April akan terjadi sesuatu yang kurang sehat, kami akan ajukan APBN-P,” katanya.
AKBAR TRI KURNIAWAN
