TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan aturan pendukung program konversi BBM (bahan bakar minyak) ke BBG (bahan bakar gas). Nantinya empat lingkup kementerian akan terlibat aktif sebagai penanggung jawab program diversifikasi energi tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan aturan itu akan tertuang dalam peraturan presiden (perpres) khusus. Dalam perpres itu masing-masing tanggung jawab terkait dengan diversifikasi energi akan diserahkan kepada Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Perlu ada pengendalian BBM subsidi, yaitu dengan konversi. Aturan ini atas instruksi Pak Presiden, dan berada di bawah Kementerian Perekonomian. Tanggung jawab ada di masing-masing eselon I," katanya. Perpres khusus yang mengatur soal konversi BBG ini dirancang agar pemerintah konsisten terhadap pelaksanaan konversi, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.
Dia menyebutkan proses diversifikasi dari BBM ke BBG dan ketersediaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM. Lalu infrastruktur kesediaan gas seperti converter kit dan bengkel menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Masalah keselamatan teknis gas dan layak jalan pada transportasi menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, dan analisis sosial ekonomi dari program itu di bawah tanggung jawab Kemenakertrans. "Dalam waktu dekat akan kami sosialisasikan dan bisa terlaksana. Kami sudah bicarakan beberapa kali," ujarnya.
Perpres itu ditargetkan keluar sebelum akhir Maret. Perpres ini, kata Evita, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menyukseskan diversifikasi BBM ke BBG.
Rencana diversifikasi ini, menurut Evita, tak mungkin lagi diundur. "Sebab pemerintah sudah lebih dari dua kali belum sukses memantau kegiatan diversifikasi, yaitu pada 1987 dan 2002," ucapnya. Saat itu di Jabodetabek ada 150 unit angkot yang sudah menggunakan CNG dan 2.314 unit taksi. Sedangkan LGV digunakan oleh 46 unit taksi, 1.443 unit taksi eksekutif, dan lebih dari 443 unit angkutan moda Transjakarta.
Di Surabaya, Sidoarjo, dan Palembang, sebanyak 180 taksi dan 800 angkutan umum sudah menggunakan LGV. "Dua kali itu kami biarkan berjalan begitu saja tanpa pengawasan, tahun ini pemerintah harus konsisten," ujarnya.
Pada April 2012 nanti, kata Evita, pegawai pemerintah akan mengawali program diversifikasi bahan bakar ke gas. Pada Kementerian ESDM sudah ada 82 kendaraan dinas yang menggunakan CNG dan LGV. "Salah satunya mobil Pak Wamen ESDM dan mobil saya sendiri sudah pakai BBG," ujarnya.
ROSALINA
