Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gunung Kelud Diserahkan Kabupaten Kediri, Warga Blitar Protes Gubernur  

image-gnews
Kubah lava di Gunung Kelud. TEMPO/Hari Tri Wasono
Kubah lava di Gunung Kelud. TEMPO/Hari Tri Wasono
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Sekitar 200 warga Kabupaten Blitar mendatangi kantor DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka mendesak Gubernur Soekarwo segera mencabut SK Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tertanggal 28 Februari 2012 yang menyerahkan pengelolaan Gunung Kelud kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.

Mohammad Trianto, koordinator warga, mengklaim pemerintah Kabupaten Blitar sebenarnya memiliki 15 peta sejarah mulai zaman penjajahan Belanda, Jepang dan masa awal kemerdekaan yang menyatakan Kelud masuk wilayah Blitar. "Bahkan lambang kabupaten kami terdiri dari gambar Candi Penataran dan Gunung Kelud. Ini bukti sejarah, tapi dikesampingkan begitu saja," kata Trianto, Kamis, 15 Maret 2012.

Dengan membawa aneka poster, spanduk, dan bendera merah bertuliskan Ratu Adil (Rakyat Tuntut Amanah Keadilan), massa ditemui oleh Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Jawa Timur Sabron Djamil Pasaribu. "Kami sayangkan SK ini. Dulu tanpa SK semuanya berjalan baik, tetapi SK ini malah memperkeruh keadaan," kata Sabron yang juga politikus dari Golkar ini. Karena itu, DPRD berjanji segera memanggil Gubernur Soekarwo dan mempertemukan antara Bupati Blitar dan Bupati Kediri.

Puas berunjuk rasa di gedung DPRD, massa lantas melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Jawa Timur. Tuntutan mereka masih sama, bahkan mereka mengancam akan mendirikan posko-posko di seluruh perbatasan antara Kediri dan Blitar. "Kami akan jaga wilayah kami. Darah dan nyawa adalah taruhanya," kata Trianto.

Dengan adanya SK ini, lanjut Trianto, setidaknya ada empat desa di Tiga Kecamatan, yaitu Gambar Anyar, Gandusari, dan Garum yang akan berpindah menjadi masuk wilayah Kabupaten Kediri.

Menanggapi aksi ini, Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Umum Pemerintah Jawa Timur, Suprayitno memastikan SK Gubernur tentang penetapan Gunung Kelud hanya mempertegas posisi puncak Kelud dan saat ini masuk Kabupaten Kediri. Dia menjamin, tak akan ada pemukiman yang bergeser wilayah administrasinya. Apalagi, jarak pemukiman terdekat dari Puncak Kelud adalah sejauh 10 kilometer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Kabupaten Blitar, kata Supriyatno, sebenarnya beberapa kali telah diminta datang saat dilakukan pertemuan pembahasan batas wilayah. "Blitar jarang datang, hanya Kediri yang aktif. Keduanya punya peta berbeda dan kita putuskan melakukan foto satelit dan hasilnya Puncak Kelud memang milik Kediri," kata Supriyatno.

Selain itu, selama ini, kejadian yang ada di puncak Gunung Kelud merupakan bagian administrasi dari Polres Kediri. Tak hanya itu, satu-satunya akses jalan ke puncak Kelud juga hanya dari Kediri. "Orang Blitar itu kalau mau ke Puncak Kelud harus memutar dulu lewat Kediri," kata dia menjelaskan.



FATKHURROHMAN TAUFIQ


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

42 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.


Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

56 hari lalu

Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat


Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

57 hari lalu

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.


Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di sela penyerahan sertifikat BPN di Yogyakarta Kamis sore (7/12). Tempo/Pribadi Wicaksono
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.


Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Sejumlah siswa SD berjalan di antara puing-puing kebakaran perkampungan padat penduduk Kapuk Muara di Penjaringan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Sekitar 1.000 warga dari 200 kepala keluarga mengungsi akibat rumah mereka hangus dalam kebakaran yang terjadi pada Minggu (30/7) di perkampungan padat penduduk tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan


Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Anak-anak bermain di lapangan balai RW Dago Elos, Bandung, Rabu, 16 Agustus 2023. Anak-anak dan ibu-ibu mengalami trauma psikis pasca kerusuhan saat polisi menyerang dan membobol paksa rumah-rumah warga di Dago Elos dalam kasus sengketa tanah. TEMPO/Prima mulia
Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.


Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

31 Juli 2023

Sidang putusan sengketa tanah di klaster perumahan di Paramount Land, Tangerang Selatan, Senin 31 Juli 2023. Sidang digelar oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan obyek dua bidang tanah seluas total 7800 meter persegi. (Istimewa)
Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.


Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

27 Juni 2023

Pemilik lahan memasang pagar di jalan depan rumah-rumah warga Cluster Green Village, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.


Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

27 Juni 2023

Satu rumah warga Green Village Bekasi Utara terancam dibelah setelah PN Bekasi mengeksekusi putusan yang memenangkan gugatan pemilik lahan. Tempo/Adi Warsono
Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.