Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal BBM Lancar, BLT Diganjal

image-gnews
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/ Budi Yanto
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/ Budi Yanto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menyiapkan strategi menyikapi usulan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasi bantuan langsung tunai. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan sebagian besar partai politik setuju kenaikan BBM bersubsidi. “Yang belum sepakat mengenai program bantuan langsung tunai (BLT),” kata Harry saat dihubungi Tempo Rabu 21 Maret 2012.

Harry menilai kenaikan harga BBM bersubsidi lebih mudah diputuskan meski PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura menolak. Ketiga partai itu diperkirakan kalah saat pengambilan keputusan melalui voting. Harry menyatakan kenaikan BBM wajar supaya defisit tak membengkak. “Kalau defisit membesar artinya menambah utang,” kata dia. “Apakah mau PDI Perjuangan dan Gerindra menambah utang?”

Pemerintah berencana menaikan harga bahan bakar minyak per 1 April 2012. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan memberikan program bantuan langsung tunai bagi warga miskin. Program ini kemungkinan akan mendapatkan ganjalan. “Mungkin nanti bakal voting,” kata Harry.

Sumber Tempo di Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan program bantuan langsung tunai usulan pemerintah tak memberikan citra baik bagi partai politik di luar Partai Demokrat.

Sumber Partai Golkar mengklaim perintah pemberian bantuan pada 2008 dan 2009 itu berasal dari Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Golkar.  Kalla, kata sumber tadi, meminta Golkar menyusun strategi pemberian BLT satu bulan sebelum pencoblosan.  Tujuannya kala itu mengerek suara partai politik, terutama Partai Golkar. “Kami diminta melobi PDI Perjuangan yang masih menolak BLT hingga akhirnya setuju,” kata sang Sumber.  

Hasil pemilihan justru berkebalikan. Pemenang pemilu legislatif  Partai Demokrat  dan perolehan Golkar turun.  “Itu artinya BLT menguntungkan Demokrat,” ujar sumber Tempo.  Atas dasar itu, sumber tadi mengatakan, membuat partai-partai menolak program bantuan langsung tunai tahun ini.

Partai Golkar akan meminta BLT diberikan pemerintah daerah melalui program infrastruktur.  Namun Demokrat menolak dan menginginkan program ini diberikan melalui Kantor Pos seperti program BLT sebelumnya.

Harry membantah alasan penolakan BLT karena citra partai. “Kami menolak karena hitungan pemerintah salah,” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan ini. Ia menanyakan data pemerintah mengenai jumlah kepala keluarga miskin sebesar 18,5 juta. “Data hasil BPS yang dipegang Wakil Presiden Boediono menyebutkan orang miskin 30 juta atau 7,5 juta kepala keluarga.”

Dengan demikian diperlukan BLT sebesar Rp 10 triliun bukan Rp 25,6 triliun. Harry menilai pembengkakan jumlah kepala keluarga miskin perlu dipertanyakan. “Apakah ini ada unsur money politics yang dilegalkan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai Golkar, Harry melanjutkan, mengusulkan kompensasi berupa program padat karya melalui pemerintah daerah. “Terutama untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.  Siapa yang memberikan BLT? Harry enggan menyebutkan.  “Itu hal teknis silahkan pemerintah yang menentukan.”

Sumber Tempo di PKS menilai logis kenaikan BBM secara ekonomi. Namun PKS mempertimbangkan bentuk pemberian BLT oleh pemerintah. Hasil evaluasi pemberian BLT hanya menguntungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. “Partai koalisi pun tidak mendapatkan simpati dari masyarakat penerima BLT.”

Namun anggota Komisi Energi dari PKS Ahmad Rilyadi membantah pernyataan itu. “Kami masih menolak kenaikan BBM jadi tidak membicarakan BLT,” katanya. Namun Irel—sapaannya—tak menjamin sikap tersebut akan dipertahankan hingga voting. “Namanya politik bisa berubah nanti,” kata dia.

Sumber Tempo mengatakan PKS bakal menyetujui kenaikan BBM jika pemberian BLT dilakukan melalui Kementerian Sosial.  Saat ini Salim Segaf Al Jufri merupakan menteri kader dari PKS. Namun Irel membantah lagi. “Soal bantuan langsung tunai silahkan diatur oleh pemerintah,” kata dia.

AKBAR TRI KURNIAWAN

Berita Terkait
Aksi 'Koboi' Dahlan Mewakili Masyarakat 

Dahlan: Saya Bukan Banting Tapi Buang Kursi Tol

Dahlan Anjurkan Petugas Tol Jadi 'Loket Berdiri' 

Dahlan Ngamuk, YLKI Terima Banyak Keluhan Tol

Curhat Dahlan Soal Tol, dari Antrean sampai E-Toll 'Memble' 

Dahlan Minta Petugas Tol Semanggi Tak Jadi Korban



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

28 menit lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

7 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

9 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

11 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

15 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

15 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.


DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

18 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Kresno/nr
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.


Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

19 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.


Komisi V DPR: Pemerintah Ambil Alih Perbaikan Jalan di Parung Panjang

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal, saat memimpin pertemuan dengan SKPD Pemprov Jawa Barat, PJ Bupati Kab Bogor, Kementerian PUPR dan para stakeholders, serta masyarakat setempat di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jumat (15/3/2024). Foto: Farhan/nr
Komisi V DPR: Pemerintah Ambil Alih Perbaikan Jalan di Parung Panjang

Pemprov Jabar hanya sanggup mendanai perbaikan jalan sepanjang 6 kilometer. padahal jalan yang rusak sejauh 11 kilometer.