TEMPO.CO , Jakarta :- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partai yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak seharusnya tidak ikut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sejak awal. Sebab, APBN-P dibahas untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, yang salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM.
Viva mengatakan yang menolak kenaikan seharusnya menolak adanya pembahasan perubahan APBN 2012. "Kok ini menolak tapi ikut pembahasan," katanya. Menurut dia, ini menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan kurang patut. Viva bertutur, soal BBM ini tidak boleh sampai digunakan untuk menaikkan pencitraan masing-masing partai.
Pernyataan Viva itu menanggapi sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan surat penolakan itu dikirim pada 19 Maret lalu. Viva menyatakan banyaknya protes dari masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskannya. “Pemerintah kurang melakukan sosialisasi,” kata Viva.
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta yakin sikap partainya tak akan mempengaruhi hubungan dalam sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah Presiden SBY. Ia menyatakan PKS akan mengawal kebijakan pemerintah hingga 2014. Menurut dia, dalam pertemuan pimpinan partai pendukung pemerintah di Cikeas, Presiden mempersilakan anggota koalisi menyampaikan sikap. "Kan diminta dan kami memberikan opsi perbaikan manajemen fiskal,” kata Anis.
Sabtu hari ini, Badan Anggaran DPR dan pemerintah, yang belum menemukan kata sepakat tentang besaran kenaikan harga BBM, menggelar rapat. Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng menyatakan penundaan ini terjadi akibat masih buntunya pembahasan harga BBM antara DPR dan pemerintah di gedung MPR/DPR pada Kamis lalu.
Dalam rapat tersebut interupsi terus mengemuka. Sejumlah anggota DPR menolak presentasi pemerintah. Mereka menyatakan pemerintah tak siap memberi simulasi RAPBN-P bila harga BBM naik ketimbang jika harga BBM tetap.
Anggota Banggar dari Golkar, Satya Yudha, menyatakan besaran angka yang ada dalam presentasi pemerintah tidak menyebutkan rencana alokasi dana dengan detail. Menurut dia, kelemahan dalam paparan pemerintah adalah kompensasi Rp 30 triliun untuk masyarakat tidak spesifik. "Pendistribusian kompensasi, kasih ke rakyat. Bantuan langsung diserahkan kepada rakyat sangat miskin," kata dia.
Beberapa anggota Dewan juga menilai pemerintah tidak berani membuat simulasi perbandingan dengan banyak pilihan. Dalam presentasi, pemerintah hanya membuat postur anggaran dengan perbandingan jika BBM naik Rp 1.500 dan tidak naik. Padahal DPR pernah menawarkan opsi kenaikan Rp 500 dan Rp 1.000.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah tak menyampaikan opsi dengan tujuan agar pembahasan tak melebar. Menurut dia, dengan opsi kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500, defisit bisa hanya menjadi 2,23 persen terhadap pendapatan domestik bruto. “Jika naik, defisit sebesar 2,60 persen,” kata Agus.
ARYANI KRISTANTI | IRA GUSLINA | M. ANDI PERDANA | GADI MAKITAN | SUNUDYANTORO
