TEMPO.CO, Jakarta - Rapat kerja pembahasan subsidi energi antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kembali diskors hingga pukul 14.30 WIB. Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng memberi waktu kepada tiga partai penolak kenaikan harga BBM melakukan lobi internal.
"Memberi waktu kepada tiga partai untuk berdiskusi," ujarnya, Senin, 26 Maret 2012. Rapat hari ini sudah diskors untuk ketiga kalinya. Tiga partai oposisi: PDI-P, Gerindra, dan Hanura, kukuh ingin membawa dua opsi subsidi energi ke paripurna. "Fraksi akan tetap menolak karena membebani masyarakat. Tak ada alasan untuk menaikkan harga BBM," kata anggota Banggar dari PDI-P, Dolfie O.F.P.
Partai-partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan telah satu suara mendukung opsi kenaikan BBM. Namun opsi itu tidak berdiri sendiri, sehingga ada kemungkinan dibawa ke paripurna yang akan digelar rencananya esok hari.
"(Agar mufakat) harus terjadi kesepakatan dari dua belah pihak, jika ada satu fraksi saja menolak, akan dibawa ke paripurna," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung.
Tadi malam, Badan Anggaran menyampaikan dua opsi untuk dinegosiasikan dengan pemerintah. Opsi pertama didukung partai koalisi, menyebutkan subsidi energi di RAPBN-P 2012 hanya butuh Rp 225 triliun. Dengan rincian, Rp 137 triliun untuk subsidi BBM, Rp 65 triliun untuk subsidi listrik, dan Rp 23 triliun untuk cadangan risiko energi.
Opsi pertama disodorkan dengan catatan Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 dicabut. Artinya, pemerintah bisa menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Kompensasinya, terdapat Rp 30,6 triliun yang akan diserahkan pada masyarakat berpenghasilan amat rendah yang disalurkan dalam berbagai bentuk.
Opsi kedua diusung tiga partai oposisi, yakni PDI-P, Gerindra, dan Hanura. Nilai subsidi energi dipatok pada angka Rp 266 triliun. Rinciannya, Rp 178 triliun untuk subsidi BBM, Rp 65 triliun untuk subsidi listrik, dan Rp 23 triliun untuk cadangan risiko energi. Catatannya, Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012, tidak dicabut. Pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM bersubsidi.
M. ANDI PERDANA
Berita Terkait
BBM Naik, Perempuan yang Pusing
Rumah Rieke Dyah Pitaloka Dilempari Bangkai Anjing
Demokrat Minta Kenaikan BBM Tak Dipolitisir
Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi
Demo Soal BBM, Wakil Wali Kota Ikut Orasi
Aneh Pejabat Ikut Tolak Kenaikan Harga BBM
