TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim menegaskan komitmen partainya untuk mengusung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014. "Sampai saat ini masih tetap dalam koalisi, kontrak kami sampai 2014 dan sampai saat ini kebijakan itu akan terus," kata Abdul Hakim saat dihubungi Tempo, Rabu 28 Maret 2012.
PKS adalah satu-satunya partai koalisi yang menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Sikap ini ditegaskan dalam pidato Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam pembukaan Mukernas PKS di Medan Selasa, 27 Maret 2012. Sikap PKS ini sempat menyulut kemarahan sejumlah politikus Demokrat. Demokrat menuding PKS memainkan politik dua muka dengan pernyataan-pernyataannya di publik.
Menurut Abdul Hakim, dalam Mukernas yang masih berlangsung hingga hari ini PKS masih menyatakan tergabung dalam koalisi. Kepastian ini dikuatkan oleh keputusan Majelis Syuro PKS yang merupakan badan tertinggi pengambilan keputusan di partai itu. "Termasuk keputusan Majelis Syuro yang terakhir di Mukernas Medan masih tetap dalam koalisi. Sidang mukernas itu tidak membicarakan kemungkinan keluar dari koalisi," katanya.
Soal desakan untuk keluar dari koalisi, katanya, PKS tak ingin menanggapinya. Dia mengatakan, PKS tak ingin terjebak dalam manuver-manuver politik partai lain. PKS memilih untuk fokus pada pembahasan APBN Perubahan 2012. "Kami anggap itu bunga-bunga politik saja. Kami tak ingin terjebak. Lebih baik kami fokus saja dalam pembahasan APBNP 2012," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa PKS belum menentukan sikap soal penghapusan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang menghalangi pemerintah untuk menaikan harga BBM. Dia mengatakan, PKS menunggu hasil pembahasan di tim perumus Badan Anggaran.
"Kami baru akan menyikapi jika sudah ada hasil dari tim perumus. Saya barusan mendapat laporan bahwa di tim perumus masih belum selesai pembahasannya. Perubahannya seperti apa," ujar Anggota DPR dari Lampung ini.
PKS lanjutnya, juga tak memperbolehkan kadernya untuk turun ke jalan. Dia mengatakan, PKS lebih memilih upaya di parlemen. "Kami tidak memperbolehkan kader untuk turun ke jalan. Menurut kami itu tidak perlu karena kami kan punya wakil di DPR. Lebih baik kami perjuangkan saja di parlemen," kata Hakim.
FEBRIYAN
