TEMPO.CO, Jakarta -Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah mengancam akan mendepak Partai Keadilan Sejahtera menyusul sikap PKS yang berseberangan dengan koalisi ihwal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Hingga akhir keputusan Sidang Paripurna Sabtu 31 Maret 2012 dini hari, PKS tetap kukuh menolak kenaikan harga BBM.
"Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan itu harus diakhiri," kata Sekretaris Sekretariat Gabungan, Syarief Hassan, sebelum Sidang Kabinet di Istana Negara, Sabtu 31 Maret 2012 malam. "Strategi politik yang tidak loyal itu harus diakhiri."
Namun, Syarief enggan mengomentari seberapa besar kemungkinan PKS keluar dari koalisi. "Itu kan teknis. Yang penting prinsipnya dulu. Prinsipnya tidak bolehlah strategi begitu dijalankan," ujarnya.
Syarief menambahkan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menegur PKS atas sikap mereka yang berseberangan dengan partai koalisi. "Saya tidak punya kapasitas untuk menegur," ucap dia.
Ihwal reshuffle terhadap menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berasal dari PKS, Syarief menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau reshuffle itu domainnya Pak Presiden," katanya.
PRIHANDOKO
Berita Terkait
Guyon PKS ala Marzuki Berbuah Banjir Interupsi
Menit-menit Jelang Tangis Walkout Politikus PDI P
DPR Sepakat Tunda Kenaikan Harga BBM
Tangis Politikus PDI Perjuangan Usai Walkout
Malam Ini, Presiden SBY Panggil Wapres ke Istana
Hanura dan PDI Perjuangan Walk Out dari Paripurna
Presiden SBY Nonton Bareng Paripurna DPR di Istana
Pengamat: Sidang Paripurna Soal BBM, Golkar Menang
Nasib PKS di Koalisi Tergantung SBY