indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Pemilu Sistem Terbuka Dinilai Rentan Korupsi

Pemilu Sistem Terbuka Dinilai Rentan Korupsi

Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. "Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif," katanya pada Kamis, 5 April 2012 di Kompleks Taman ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. "Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan mahar," katanya.

Pipit menilai sistem pemilihan terbuka juga memunculkan banyaknya calon legislatif karbitan. "Banyak politikus yang pindah partai karena di dalam partai asalnya mereka tidak dapat jatah," kata dia. Dengan kata lain menurut dia hal tersebut menandakan bahwa partai tersebut lemah dalam hal kaderisasi.

Sistem pemilihan terbuka dinilai Pipit juga akan melemahkan internal dari partai yang bersangkutan. Sebab, para calon legislatif cenderung berlomba-lomba memenangkan diri sendiri, bukan mengusung nama partai.

Pipit memandang sistem pemilihan tertutup lebih ideal karena partai akan mengusung kader internalnya yang memang benar-benar berkompetensi. "Dengan begitu iklim politik di parlemen akan lebih hidup dalam artian positif," katanya.

Alasan sejumlah partai yang meminta sistem terbuka dengan dalih keterbukaan dan demokrasi dinilai Pipit tidak tepat. Menurut dia, pemilihan anggota legislatif di Jerman menggunakan sistem tertutup. Namun, nama-nama kader yang nantinya bakal mewakili partai tersebut juga dicantumkan . “Jadi pemilih tetap tahu dan iklim demokrasi dan keterbukaan tetap terjaga,” katanya.

SYAILENDRA

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X