TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui kecilnya porsi anggaran untuk belanja modal dan bantuan sosial dibanding subsidi energi. Hal ini, kata dia, perlu diwaspadai. "Kalau tidak dijaga pos subsidi jadi besar dan pos sosial serta infrastruktur jadi kecil," ujar Menteri Agus di Kementerian Keuangan, Kamis, 5 April 2012.
Sebelumnya ekonom World Bank melansir hasil analisisnya tentang alokasi anggaran Indonesia. Menurut catatan World Bank, Indonesia membelanjakan 3,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk subsidi energi. Sebesar 2,2 persen untuk subsidi BBM dan 1,2 persen untuk subsidi listrik. Hanya 1,6 persen dan 1 persen dari PDB untuk belanja modal dan bantuan sosial.
Berdasarkan data 2010, khusus untuk bantuan sosial, jumlah alokasi anggaran Indonesia di bawah rata-rata negara berkembang lainnya yang berkisar 1,5 persen dari PDB. Indonesia hanya mengalokasikan 0,5 persen dari PDB atau hanya seperempat dari persentase alokasi bantuan sosial India.
Mengenai peningkatan alokasi bantuan sosial, Menteri Agus menyadari alokasi anggaran harus seimbang. Namun ia mengisyaratkan saat ini yang diperlukan adalah optimalisasi alokasi untuk perbaikan ekonomi makro, salah satunya melalui pembenahan infrastruktur.
Pembenahan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam investasi dan mengelola ekonomi yang lebih efisien. "Kalau kita selalu pikirkan sosial kita akan seperti negara-negara yang sedang krisis, mereka memberikan fasilitas sosial yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan investasi di bidang-bidang yang produktif," ucap dia.
MARTHA THERTINA
