Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Tolak Voting RUU Pemilu Paketan  

image-gnews
Anggota DPR RI Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura meninggalkan ruang rapat paripurna yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Sabtu (31/3) dini hari. ANTARA/Yudhi Mahatma
Anggota DPR RI Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura meninggalkan ruang rapat paripurna yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Sabtu (31/3) dini hari. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan tak ingin voting dalam RUU Pemilu berbentuk paket. Menurut dia, kekuatan koalisi pengusung pemerintahan akan terpecah karena masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup partai politik pada 2014 nanti.

"Jadi masing-masing dipilih, bukan per paket. Konfigurasi tidak lagi Setgab maupun non-Setgab. Ini menyangkut kepentingan masing-masing partai yang harus survival di tahun 2014," ujarnya sebelum rapat konsultasi soal RUU Pemilu di DPR, Senin, 9 April 2012.

Sampai saat ini, DPR belum juga menyelesaikan RUU Pemilu karena empat masalah krusial masih menjadi perdebatan sengit. Padahal pembahasan RUU Pemilu sudah melewati tenggat. Empat isu krusial itu adalah soal sistem pemilu, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), serta mekanisme konversi suara menjadi kursi.

Pramono mengatakan sampai saat ini perdebatan soal sistem tertutup dan terbuka masih belum juga selesai. Sedangkan soal ambang batas parlemen, Golkar yang semula ngotot mengusung angka lima persen sudah melunak dan sepakat di angka empat persen. "Ambang batas ada yang masih bertahan tiga persen, ada yang sudah turun jadi empat persen. Ketiga mengenai jumlah kursi per dapil, ada yang 3 hingga 10 kursi, ada yang 3 sampai 8 kursi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Pramono, dalam rapat konsultasi ini, DPR akan mencoba menyelesaikan pembahasan empat isu krusial ini. “DPR akan mencoba agar empat masalah ini tak divoting dalam rapat paripurna. Ini yang akan dibahas dalam forum. Kami akan ambil jalan alternatif," katanya.

FEBRIYAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

28 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.


Pramono Anung Emoh Jawab Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dengan Megawati

30 November 2023

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Indo Defence Expo & Forum, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Pramono Anung Emoh Jawab Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dengan Megawati

Pramono Anung enggan berkomentar soal hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kian renggang.


Mensesneg Pastikan Jokowi Tak Akan Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

22 November 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) saat menyampaikan paparan pada kunjungan kerja di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gianyar tersebut diantaranya meninjau SMK Negeri 3 Sukawati, peninjauan Pasar Bulan dan penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Mensesneg Pastikan Jokowi Tak Akan Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

Mensesneg Pratikno memastikan Presiden Jokowi tidak akan kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.


Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

22 November 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kiri) menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Festival budaya yang digelar di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu bertujuan untuk membangun ekosistem budaya melalui pemajuan kebudayaan dalam rangka menyongsong IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

Istana membantah isu akan kocok ulang atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.


Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

25 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

Puan Maharani membantah isu kader PDIP yang jadi menteri Jokowi menarik diri. Siapa saja 5 menteri itu?


Komentar Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir Usai Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung

14 September 2023

Presiden Jokowi (kedua kiri) bersama sejumlah influencer duduk di dalam kereta cepat rute Jakarta-Bandung, Rabu, 13 September 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka uji coba kereta cepat. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Komentar Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir Usai Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komentar Presiden Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir usai mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung.


Jokowi Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Dua Hari ke Cina

29 Juli 2023

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Dua Hari ke Cina

Selama di Cina, Jokowi menggelar serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan bilateral dengan Xi Jinping, juga pemimpin perusahaan negeri tirai bambu.


Jokowi Minta Pembangunan Smelter Amman Mineral Industri Sesuai Target

20 Juni 2023

Setelah melarang ekspor nikel pada 1 Januari 2020, Presiden Joko Widodo akan menyetop ekspor bauksit mulai 1 Januari 2023. Larangan berikutnya akan berlaku pada konsentrat tembaga, pasir timah, dan komoditas tambang lain mulai tahun ini.
Jokowi Minta Pembangunan Smelter Amman Mineral Industri Sesuai Target

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pembangunan smelter tembaga milik PT Amman Mineral Industri bisa diselesaikan sesuai target.


Istana Minta Kementerian Kelautan Buat Aturan Detail Soal Ekspor Pasir Laut

7 Juni 2023

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), Pj Bupati Buton Basiran (keempat kanan), Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia (ketiga kiri) dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kedua kiri) meninjau pabrik Aspal Buton di Kecamatan Lawele, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). Presiden mengecek pengembangan industri pengolahan aspal di Kabupaten Buton dan menargerkan dua tahun ke depan seluruh kebutuhan aspal secara nasional bersumber dari Pulau Buton. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.
Istana Minta Kementerian Kelautan Buat Aturan Detail Soal Ekspor Pasir Laut

Jika pasir di muara sungai dikeruk dan hanya disimpan, Pramono menyebut hal itu akan menjadi masalah baru sehingga keran ekspor pasir laut dibuka.


Istana Minta Kementerian Kelautan Bikin Aturan Detail soal Ekspor Pasir Laut

7 Juni 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Istana Minta Kementerian Kelautan Bikin Aturan Detail soal Ekspor Pasir Laut

Ada tudingan alasan pemerintah membuka ekspor pasir laut mengada-ada dan terkesan tidak jujur.