TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tak sebelah mata memandang kelompok yang menolak pemerintah diberi ruang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Karenanya SBY mengaku harus mengawal detik demi detik proses lobi menjelang paripurna DPR 30 Maret lalu. “Kemarin itu sangat berbahaya,” ujar Yudhoyono saat memimpin rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Ahad, 1 April 2012.
Dalam rapat di DPP siang itu, selama lebih satu jam, SBY yang didampingi ibu negara Ani Yudhoyono mencurahkan kekhawatirannya. Curahan SBY itu masuk dalam rekaman berdurasi 41 menit 49 detik yang salinannya dimiliki Tempo.
Rasa gundah SBY ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, jika paripurna DPR tidak menyepakati masuknya pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APNNP 2012 ekonomi Indonesia akan kolaps. Alasannya ruang pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika sewaktu-waktu harga minyak dunia bergejolak akan terkunci. “Kita akan kolaps.”
Menurut presiden kehendak beberapa partai yang tidak memberikan kewenangan mengatur harga minyak pada pemerintah akan menganggu stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah tidak akan bisa melakukan apa-apa jika sewaktu-waktu terjadi gejolak harga minyak dunia. Tanpa penambahan pasal dalam APBNP, pemerintah tidak punya kewenangan dan alat untuk menyesuaikkan harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Dia mengatakan kelompok atau partai manapun yang tidak setuju menaikkan BBM tidak pantas mengatasnamakan berjuang untuk kepentingan rakyat. Menurut SBY, bahkan presiden Megawati Soekarnoputri yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat berkuasa pernah pula menaikkan harga BBM atas alasan menyelamatkan APBN. “Jadi kali ini (penolakan) bukan untuk rakyat, tetapi supaya SBY, pemerintah, dan demokrat jatuh.”
SBY juga mengkritisi partai lain yang setuju kenaikan harga BBM tetapi tidak setuju membantu masyarakat miskin melalui program Bantuan Langsung Seementara (BLSM). Kondisi ini kata Yudhoyono akan menyebabkan efek yang tak kalah buruk bagi masyarakat. “Kalau kami tidak diberi ruang, otoritas, melalui Undang-Undang untuk mendeliver bantuan kepada masyarakat sesuai perlindungan sosial maka akan terjadi gelombang di seluruh indonesia karena masyarakat akan menjerit, kemudian pemerintah dituntut dan akhirnya jatuh juga.”
Dalam curhatnya itu, SBY mengatakan berbagai gerakan menolak kenaikan harga BBM yang terjadi sudah tidak lagi berdasar. “Ujungnya sudah ke sana ke mari tapi intinya pemerintah diharapkan jatuh secepat-cepatnya. Tentu tidak seorang presidenpun yang mau dikadali, mau dibegitukan dan kita tidak berjuang.” Atas alasan itu Yudhoyono mengatakan ia terus berjuang agar pasal 7 ayat 6a disepakati paripurna.
IRA GUSLINA SUFA
Berita lain:
Kalla: Larang Orang Tua Jadi Presiden Langgar UUD
Gaji Minim, Hakim Abdurrahman Jualan Jilbab
NASA Temukan 'Gajah' di Mars
Ketika Dahlan ‘Salah Kamar’
Pendiri Instagram; Muda, Terberkati dan Kaya Raya
Denmark, Negeri Paling Bahagia di Dunia
Ruhut Sebut Para Hakim Itu "Telmi'
