Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu 2014 Diprediksi Hanya Sisakan 7 Partai  

image-gnews
Sejumlah massa dari berbagai partai politik berunjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,(5/5). Mereka menuntut penundaan pemberlakuan parliamentary threshold yang besarnya 2,5% ditunda. TEMPO/Panca Syurkani
Sejumlah massa dari berbagai partai politik berunjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,(5/5). Mereka menuntut penundaan pemberlakuan parliamentary threshold yang besarnya 2,5% ditunda. TEMPO/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menyatakan sebagai konsekuensi ditetapkannya ambang batas parlemen 3,5 persen, jumlah partai peserta pemilu 2014 tidak sampai 10 partai politik dari 34 partai pada Pemilu 2009. "Hanya tujuh sampai delapan parpol," kata Ari ketika dihubungi Tempo, Rabu, 11 April 2012.

Menyusutnya jumlah partai peserta pemilu menjadi sangat signifikan bagi nasib partai di daerah. Jika ambang batas tersebut berlaku secara nasional, partai-partai di daerah akan terpangkas. Ia menyebutkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai tersebut memiliki basis pendukung di Jawa Timur. Namun, partai ini dapat tersisih ketika harus menghadapi ambang batas 3,5 persen.

Berdasarkan rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 11 Maret 2012, hanya ada delapan parpol yang berhasil menembus 3,5 persen. Partai itu adalah Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, serta Gerakan Indonesia Raya. Dari survei tersebut, partai seperti Partai Amanat Nasional dan Hati Nurani Rakyat tidak mencapai 3,5 persen.

Nasib partai-partai gurem tersebut memang sulit untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2014. "Secara rasional, mereka harus melakukan penggabungan antarpartai," kata Ari. Begitu pula partai-partai baru, sudah terlambat untuk bergabung, kecuali jika partai baru tersebut melakukan akuisisi, seperti halnya Partai Serikat Rakyat Independen, yang mengambil alih status hukum Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa tingginya ambang batas akan berpengaruh terhadap hilangnya suara sah. "Kondisi ini seperti Pemilu 2009," kata dia. Saat itu, menurut Viva, ada 34 partai politik peserta pemilu dengan ambang batas 2,5 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Parliamentary threshold, katanya, berfungsi membatasi partai untuk lolos dalam perolehan kursi di DPR. Semakin tinggi nilai ambang batas parlemen, kian tinggi pula indeks disproporsionalitasnya. Padahal, sistem politik Indonesia menggunakan proporsionalitas atau derajat keterwakilan. "Hal tersebut melenceng dari sistem yang ada."

 MARIA YUNIAR | FEBRIYAN | ANGGA SUKMA WIJAYA | SUKMA

Berita terkait
Masih Alot, Paripurna RUU Pemilu Ditunda Lagi
Batas Masuk Parlemen 3,5 Persen Berpeluang Lolos
PKS Usul Pembatasan Dana Kampanye Calon Legislatif 
Demokrat Yakin Menang Voting RUU Pemilu
Kekhawatiran Partai Akan Suara Hilang Makin Tinggi 
Rangkul Hanura-Gerindra, Demokrat Tinggalkan PKS 
Golkar Ngotot Batas Masuk Parlemen Empat Persen 
Setgab Minus Golkar Sepakati Paket RUU Pemilu  
Kubu Koalisi Minus Golkar Usung PT 3,5 Persen  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

28 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.


Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

10 Maret 2021

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

RUU Pemilu masih berpeluang dibahas DPR dan pemerintah karena masuk dalam daftar panjang Prolegnas kendati tak ada di pembahasan 2021.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

Supratman Andi Agtas, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura. TEMPO/Dhemas Reviyanto
DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.


Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

9 Maret 2021

Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke tinta usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 27 April 2019. PSU di Palu dilakukan di 13 TPS yang tersebar di lima kecamatan dan dilakukan serentak pada 27 April 2019. ANTARA
Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menyepakati pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.


Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

9 Maret 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas


Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

9 Maret 2021

Ketua DPR Puan Maharani membacakan pidato pada Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.


Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

6 Maret 2021

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin (kanan), Sekretaris Jenderal Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Bendahara Umum Dito Ganinduto (kiri) saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021. Rapimnas yang bertemakan 'Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera' tersebut membahas strategi pemenangan pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pilihan itu diambil untuk menjaga stabilitas politik.


Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

24 Februari 2021

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

PAN menolak revisi UU Pemilu. Menurut PAN, revisi akan menguras energi.


PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

23 Februari 2021

Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke tinta usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 27 April 2019. PSU di Palu dilakukan di 13 TPS yang tersebar di lima kecamatan dan dilakukan serentak pada 27 April 2019. ANTARA
PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

PPP mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu harus satu paket dengan UU Pilkada.


Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

23 Februari 2021

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

Fraksi PKB di DPR menyetujui revisi UU Pemilu. Namun, mereka tak ingin ada normalisasi Pilkada 2022 dan 2023.