Dahlan Iskan Tidak Bisa Diinterpelasi

Dahlan Iskan Tidak Bisa Diinterpelasi

Mentri BUMN Dahlan Iskan. ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik asal Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa aksi sejumlah politikus dari Komisi BUMN untuk melakukan interpelasi kepada Dahlan Iskan yang meneken Keputusan Menteri BUMN No.236/MBU/2011 bisa dikatakan salah. Pasalnya, seorang menteri tidak bisa dikenai interpelasi.

"Secara mekanisme, salah apabila melakukan interpelasi kepada menteri. Interpelasi berkaitan dengan kebijakan strategis yang menyangkut orang banyak," ujar Ari Dwipayana kepada Tempo, Kamis, 12 April 2012.

Ari mengatakan, secara lebih spesifik hak interpelasi dilakukan dengan mempertanyakan fungsi suatu kebijakan kepada presiden. Hal ini dikarenakan presiden adalah pihak yang mengesahkan atau menolak keberadaan kebijakan tertentu.

"Perlu diingat, sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Jadi presiden lah yang memiliki kuasa tertinggi. Menteri pada sistem ini hanyalah pembantu presiden," ujar Ari sambil menambahkan bahwa bisa saja menteri ditanyai, tetapi itu hak presiden untuk melakukannya.

Meskipun secara mekanisme salah, Ari mengatakan belum terlambat bagi politikus dari Komisi VI untuk meralat interpelasinya. Ia mengatakan, asal politikus meralat bahwa interpelasi ditujukan pada Keputusan Menteri BUMN No.236/MBU/2011, maka interpelasi masih bisa dijalankan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi BUMN DPR RI Aria Bima menggulirkan usulan hak interpelasi kepada Menteri Dahlan Iskan. Hal itu terkait dengan tindakan Dahlan yang menandatangani Keputusan Menteri BUMN No.236/MBU/2011. Keputusan itu disinyalir akan mengakibatkan pemilihan direktur badang-badan usaha milik negara bisa terjadi tanpa melalui rapat umum pemegang saham.

ISTMAN MP

Berita lain:

Serba-serbi Dahlan Iskan
Ketika Dahlan ‘Salah Kamar’
Naik Kapal Laut, Dahlan Iskan Nangis

Interpelasi Dahlan, DPR Kumpulkan 12 Tanda Tangan
Dahlan Iskan, Daftar Kehebohan sang Menteri 'Koboi'
Demokrat Tolak Ikut Interpelasi Dahlan Iskan
Dahlan Iskan Persilakan DPR Interpelasi


 


 


 


 


 


 


 



Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
6
tenang aja bung dahlan.. saya salah satu dari rtsan jt rakyat indonesia tetap mendukungmu.. kami salah memilih pelayan kami untuk duduk di senayan..tahun depan munkin kami cari pelayan yg amanah.. mungkin kualitas impor naturalisasi lebih oke.. gimana bro semua .. ok kan !
3
0
HAK INTERPELASI BERDASAR PASAL 20a UUD 1945 dan pasal 27 UU no 27 TH 2009 merupakan manifestasi asas checks and balances yag dimiliki Parlemen, serta demi SUPREMASI HUKUM. Hak interpelasi memang ditujukan pada PRESIDEN sesuai TATIB DPR pasal 164 ayat (1). Adapun keterangan dan jawaban PRESIDEN dapat diwakilkan kepada pada menteri dan pejabat terkait sesuai TATIB DPR pasal 164 ayat (4). Jika KEPMEN yg dikeluarkan PAK DAHLAN ISKAN tidak menabrak UU dan Pak Dahlan Iskan yakin akan hal itu maka klarifikasi bisa diberikan kepada DPR, namun jika menabrak UU apa salahnya di koreksi, dan di ralat. Toh PAK DAHLAN ISKAN juga manusia
0
10
TENANG AJA PAK DAHLAN, MEREKA LAGI CARI SENSASI KARENA HASIL PARIPURNA TENTANG BBM TIDAK LAKU DI MATA RAKYAT.
Wajib Baca!
X