TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengakui fraksinya di parlemen turut mengusung pengajuan interpelasi terhadap kebijakan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tapi bukan berarti partainya menyetujui permintaan interpelasi. "Yang bilang menyetujui siapa? Kalau mengusung, benar," kata dia di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.
Namun saat ditanya kebijakan apa yang hendak dipertanyakan, pengusaha yang akrab dipanggil Ical ini menyatakan tidak tahu detail usul interpelasi tersebut. "Saya belum mendapat laporan khusus soal itu," kata dia.
Usul interpelasi itu telah diajukan ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna, Kamis malam lalu. Dari 38 anggota Dewan yang menandatangani pernyataan sebagai inisiator interpelasi, mayoritas, yakni 22 orang, berasal dari Partai Golkar.
Mereka mempermasalahkan kebijakan Menteri mendelegasikan sebagian wewenangnya ke pejabat eselon I, komisaris, dan direksi BUMN. Kebijakan itu diatur dalam Keputusan Menteri KEP-236/MBU/2011. Lewat keputusan ini, direksi dan komisaris BUMN bisa mengambil keputusan dengan cepat.
Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto mengatakan dirinya menginstruksikan anggota fraksi agar mendorong interpelasi. Menurut dia, pengajuan hak bertanya itu cukup beralasan sebagai media evaluasi pemerintahan secara menyeluruh. “Menjadi tanggung jawab mereka (para menteri) untuk menjelaskan,” kata Setya.
Setya juga menjelaskan bahwa usul interpelasi tidak hanya diusung oleh Fraksi Golkar. Beberapa fraksi lain di parlemen juga turut mengusungnya. "Bukan hanya Golkar, tapi semua fraksi," kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan melihat usul interpelasi terhadap kebijakan Dahlan Iskan sebagai upaya sistematis untuk menjegal langkah sang Menteri. Menurut dia, Dahlan mendapat simpati masyarakat sekaligus membuat gelisah para elite politik.
“Dahlan Iskan dianggap pesaing atau rival 2014, entah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden,” kata Ramadhan kemarin. ”Kali ini ada upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi (pembunuhan) karakter.”
Ramadhan mempersilakan DPR menggunakan hak politik mereka. Namun, bila argumentasinya lemah, interpelasi hanya tinggal sensasi. Ia memastikan Demokrat akan tetap mendukung Dahlan.
Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso membantah tudingan bahwa interpelasi yang diajukan sejumlah kader partainya merupakan upaya menjatuhkan Dahlan Iskan. "Terlalu jauh (tudingan itu)," katanya.
Menurut dia, interpelasi merupakan upaya DPR melaksanakan tugas pengawasan. "DPR punya hak untuk melakukan interpelasi, termasuk menginterpelasi presiden," kata Priyo.
Menteri Dahlan menghormati rencana interpelasi Dewan. “Itu hak konstitusional anggota DPR, tidak boleh dihambat,” kata Dahlan.
ARYANI KRISTANTI | FRANSISCO R | ANANDA PUTRI | BHERNADET | AGUSSUP
Berita Terkait
SPBU Bingung Penerapan Pembatasan BBM Subsidi Dikeroyok Geng Motor, Mahasiswa Makassar Tewas
Indonesia Hasilkan 625 Juta Liter Sampah Sehari
Messi dan Ronaldo Pecahkan Rekor Gol Terbanyak
Gempa Banten 6 SR Goyang Linimasa Twitter