TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W. Yudha, meminta pemerintah agar berkonsultasi dengan Dewan sebelum menerapkan aturan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. "Perlu ada pertimbangan DPR agar pengendalian bisa lebih tepat sasaran," kata Satya, Senin, 16 April 2012.
Menurut Satya, Dewan selama ini memantau wacana-wacana pengendalian yang dibeberkan pemerintah kepada media, terutama wacana mengenai pembatasan konsumsi bagi mobil dengan volume silinder mesin.
Pemerintah memang wajib menerbitkan aturan pengendalian sesuai amanat anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menjaga kuota BBM subsidi tahun ini. Pengendalian dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur.
Pada intinya, Satya sepakat dengan pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi mobil pribadi yang dicanangkan pemerintah."Tetapi di samping berdasar cc, saya sarankan pemerintah mengatur juga volume konsumsinya."
Ia memaparkan inti persoalannya adalah menjaga kuota 40 juta kiloliter. Apabila pemerintah hanya mengatur soal cc, bisa diakali oleh pemilik kendaraan pribadi yang tidak terkena aturan dengan membesarkan tangki bahan bakarnya. "Kuota akan tetap jebol kalau begitu."
GUSTIDHA BUDIARTIE
