TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, Herlini Amran, menilai 46 komponen hidup layak (KHL) buruh sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. “KHL harus segera direvisi,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 1 Mei 2012.
Revisi KHL diharapkan Herlini bisa masuk program prioritas yang harus segera rampung dibahas. Dengan begitu, sejumlah masalah yang selama ini dituntut buruh bisa terselesaikan.
“Buruh harus mendapat hak dan keadilan sehingga bisa meningkatkan efektivitas kerjanya,” kata Herlini.
Herlini optimistis partainya akan terus memperjuangkan soal kesejahteraan buruh. Hal yang akan terus diperjuangkan terutama yang menyangkut upah murah, sistem kontrak kerja dan outsourcing, penstabilan harga bahan pokok jika harga bahan bakar minyak jadi dinaikkan, serta kawalan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah disahkan.
Memperingati Hari Buruh Internasional yang berlangsung hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan empat hal. Yakni rumah murah dan rumah sakit khusus buruh, akses transportasi ke sentra industri, serta perubahan standar minimal penghasilan yang tidak terkena pajak dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta.
ISMA SAVITRI