Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rp 3 Triliun untuk Korban Banjir dan Gagal Panen  

image-gnews
Sejumlah truk melewati jembatan di bendung gerak Bengawan Solo di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jatim, Rabu (28/3). ANTARA/Aguk Sudarmojo
Sejumlah truk melewati jembatan di bendung gerak Bengawan Solo di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jatim, Rabu (28/3). ANTARA/Aguk Sudarmojo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat menyediakan dana cadangan sebesar Rp 3 triliun untuk korban banjir dan gagal panen. Dana sebesar itu menggenapi dana Rp 40 triliun untuk pembangunan irigasi, bendungan, embung, dan sejenisnya.

Khusus dana Rp 3 triliun baru akan dikeluarkan pemerintah jika ada laporan korban banjir atau gagal panen. Setelah ada laporan, pada pertengahan tahun, pemerintah akan segera mengucurkan dana itu.

"Dana akan dikucurkan setelah ada evaluasi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa usai meresmikan Bendung Gerak di aliran Bengawan Solo di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa, 2 Mei 2012.

Menurut dia, pemerintah telah menganggarkan dana Rp 40 triliun untuk membiayai sejumlah proyek, yaitu mulai dari pembelian pupuk, bibit padi, dan sejenisnya. Kemudian untuk proyek fisik, seperti pembuatan irigasi, embung, bendungan, dan tendon-tandon air yang sangat berguna untuk sektor pertanian.

Akan tetapi, jika pada pertengahan tahun akan terjadi sesuatu yang menimpa petani, maka pemerintah sudah melakukan persiapan, yaitu mengeluarkan dana  Rp 3 triliun untuk dana talangan bagi petani. Khususnya korban bencana banjir dan bagi petani yang gagal panen. Rinciannya, Rp 2 triliun untuk pembelian benih dan sisanya Rp 1 triliun untuk cadangan akhir tahun jika ada bencana susulan.

Untuk petani untuk gagal panen akan mendapat bantuan Rp 3,7 juta untuk pembelian benih padi. Ada juga bantuan model lain yang diberikan lewat kelompok-kelompok tani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan bahwa bendung gerak yang dibangun di aliran Bengawan Solo, Bojonegoro, bisa digunakan untuk multifungsi. Salah satunya, untuk tendon air jika musim kemarau datang, sekaligus pengendali banjir jika musim hujan datang. Selain itu, areal ini diproyeksikan bisa mengairi sawah seluas 10 ribu hektare.

Persawahan yang bisa diairi bendung gerak mencapai luas 33 hektare. Lokasi yang diairi meliputi Desa Mori dan Desa Padang Kecamatan Trucuk, serta Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu. Jika dalam kondisi penuh, kapasitas tampungan airnya sekitar 13 juta meterkubik. Sedangkan lahan tampungan sekitar 50 kilometer dari Kecamatan Kalitidu hingga ke Kecamatan Ngraho di aliran Bengawan Solo.

Dana pembangunan bendungan ini sebesar Rp 351 miliar dari bantuan lunak proyek JICA Jepang melalui APBN. Adapun untuk pembebasan lahan sekitar 33 hektare ditanggung APBN  dan APBD Provinsi Jawa Timur.

SUJATMIKO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

21 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

31 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?