Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampus Serang Balik Marzuki

image-gnews
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ary Dwipayana, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie--yang menuding orang pintar dan perguruan tinggi sebagai biang korupsi--adalah salah arah. "Korupsi itu diciptakan karena ada peluang dalam struktur politik dan hukum yang tak jalan, bukan karena persoalan sekolahnya di mana," katanya kepada Tempo, Selasa 8 Mei 2012 kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Ary menanggapi pidato Marzuki dalam acara diskusi ”Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia” di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 7 Mei 2012. Dalam pidatonya, Marzuki menyebutkan, "Koruptor adalah orang-orang pintar. Mereka bisa dari anggota ICMI, anggota HMI, lulusan UI, UGM, dan lainnya." (Baca: Marzuki Alie Kesandung Pernyataan 'Koruptor' dan Sebut Banyak Koruptor Lulusan UI, Marzuki Digugat)

Ary menilai ucapan Marzuki itu merupakan upaya melawan opini publik terhadap DPR. Citra para politikus Senayan terus melorot karena makin banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. "(Ucapan Marzuki) termasuk counter atas kegagalan partai politik yang menjadi bagian utama dari perilaku korupsi itu," ujarnya. Dia meminta Marzuki sebagai Ketua DPR melakukan refleksi, melihat ke dalam DPR dan partainya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz, mengatakan perilaku korupsi sudah membudaya di kalangan anggota DPR. Dalam catatan ICW, selama lima tahun terakhir banyak legislator Senayan yang terseret kasus korupsi. Yang terekspos luas ke publik sudah lebih dari 40 orang, dan mungkin bakal berlipat seiring dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Perilaku korupsi di DPR saat ini sudah sangat mengkhawatirkan," kata Donald.

Saat ini ada sejumlah kasus yang akan menyeret beberapa politikus. Kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, misalnya, sudah menyeret nama Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh sebagai terpidana dan tersangka. Politikus Partai Demokrasi Perjuangan, I Wayan Koster, juga disebut Nazaruddin kecipratan uang korupsi. Tahun lalu ada sederet nama anggota DPR yang terjerat kasus suap mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.

Donald yakin DPR adalah ladang korupsi. Puluhan anggota Dewan yang diseret hukum saat ini baru sebagian kecil dari banyak anggota DPR yang bermasalah. "Yang terekspos ke publik itu hanya yang kurang beruntung," Donald menambahkan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menganggap pernyataan Marzuki sebagai cermin kegalauan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu atas maraknya kasus korupsi. "(Itu) kegalauan atas maraknya korupsi yang menimpa siapa saja, alumni mana saja," katanya. (Baca: Priyo Budi: Masak Marzuki Ceroboh Gitu)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi itu, Ketua DPR Marzuki Alie tidak akan mempersoalkan gugatan dari pengacara publik David Tobing atas ucapan Marzuki yang menyebut bahwa koruptor bisa saja berasal dari organisasi atau perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Biarkan saja, kalau orang nuntut itu biasa saja. Siapapun tak bisa mengadili siapa saja karena pemikirannya," kata Marzuki saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Mei 2012.

Menurut Marzuki, apa yang disampaikan saat menjadi pembicara di UI, Senin 7 Mei 2012 pagi bukan sesuatu yang tendensius. "Saya memang diminta mengkritisi prilaku korupsi." (Baca: Digugat Soal UI dan UGM, Jawaban Marzuki Alie)



IRA GUSLINA SUFA | PRIBADI WICAKSONO | ANGGA SUKMA WIJAYA | AGUSSUP



Berita Terkait:


Berita Terkait:

Digugat Soal UI dan UGM, Jawaban Marzuki Alie
Mahasiswa UI Gugat Marzuki Minta Maaf via Media
Mentahkan Marzuki Alie, Korupsi Tak Terkait Alumni
Marzuki Usul Gelar Alumni yang Korupsi Dicabut
Marzuki Alie Kesandung Pernyataan 'Koruptor'  

Dosen UI Protes Cara Berpikir Marzuki Alie

UGM Dituding, Sultan 'Serang' Balik Marzuki Ali  

Marzuki: Koruptor Bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM

Marzuki Alie: Koruptor Produk Perguruan Tinggi  

Sebut Banyak Koruptor Lulusan UI, Marzuki Digugat

10 Pernyataan Kontroversial Marzuki Alie 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

12 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

13 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

23 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.