Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alumni UI Minta David Cabut Gugatan ke Marzuki  

image-gnews
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie ketika hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (20/01). TEMPO/Seto Wardhana
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie ketika hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (20/01). TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Rudi Yohanes, menyarankan pengacara publik, David Tobing, menarik gugatan yang dilayangkan pada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie.

"Penarikan gugatan ada dalam wacana yang akan kami sampaikan," ujar Rudi, yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang rapat pimpinan DPR, Kamis, 10 Mei 2012.

Menurut Rudi, sebagai sesama alumnus FHUI, David telah mendiskusikan rencana gugatan itu kepada pengurus Iluni. Namun Rudi menyarankan agar menunggu klarifikasi resmi dari Marzuki. Hari ini, setelah mendapat klarifikasi resmi dari Marzuki, Rudi mengatakan secara substansi seharusnya tak ada lagi hal yang harus digugat David.

Namun Rudi mengatakan tidak bisa memaksa David mengurungkan niatnya menggugat Marzuki ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kalau gugatan itu haknya David, dia mau tarik apa tidak. Dalam kapasitas pribadinya dia punya hak." Sebagai senior, Rudi mengaku hanya bisa memberi masukan.

Saat berbicara di acara "Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, Senin, 7 Mei, Marzuki mengatakan para koruptor sebenarnya adalah orang-orang pintar. Bahkan mereka merupakan produk dari perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. "Mereka bisa dari anggota ICMI, anggota HMI, lulusan UI, UGM, dan lainnya. Tidak ada orang bodoh," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas pernyataan ini, pengacara publik David Tobing menggugat Marzuki ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Marzuki diminta meminta maaf dan membayar biaya perkara senilai Rp 1.000. Atas tuntutan itu Marzuki mengaku tidak akan mempersoalkan. "Biarkan saja, kalau orang nuntut itu biasa saja. Siapa pun tak bisa mengadili siapa saja karena pemikirannya," kata Marzuki.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terkait
Marzuki Usul Gelar Alumni yang Korupsi Dicabut

Marzuki Alie Kesandung Pernyataan 'Koruptor'

Dosen UI Protes Cara Berpikir Marzuki Alie

Polisi: Dua Hotel Menolak Irshad Manji

UGM Dituding, Sultan 'Serang' Balik Marzuki Ali

Marzuki: Koruptor Bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM

Marzuki Alie: Koruptor Produk Perguruan Tinggi

Sebut Banyak Koruptor Lulusan UI, Marzuki Digugat

10 Pernyataan Kontroversial Marzuki Alie

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

9 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

16 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

17 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.