TEMPO.CO, Palu - Tidak kurang 243 unit kendaraan dinas sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Nilai kendaraan dinas tersebut miliaran rupiah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah yang mengungkap raibnya ratusan kendaraan dinas ini akibat konflik Poso yang terjadi 12 tahun lalu. “Bila dirupiahkan mencapai Rp 7,3 miliar," ujar Ketua BPK Perwakilan Sulteng, Sumardi Sumardi, Ahad, 13 Mei 2012.
Ia mengatakan selain tidak diketahui keberadaannya juga terdapat 66 unit kendaraan bermotor senilai Rp 1,49 miliar masih dikuasai pihak lain seperti mantan pejabat yang sudah pensiun di daerah itu.
Meski banyak yang tidak jelas asetnya, Badan Pemeriksa menyebut laporan keuangan Kabupaten Poso pada 2011 masih dalam opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Sama seperti tahun lalu, tapi sudah banyak mengalami kemajuan dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” kata Sumardi.
Menurut dia, pemerintah Kabupaten Poso masih perlu melakukan pembenahan kembali atas laporan keuangannya karena laporan tahun ini belum bisa diyakini kewajaran penyajiannya, terutama penyajian asetnya.
Selain kendaraan dinas, Badan Pemeriksa juga mendapati aset sebesar Rp 421,87 miliar milik pemerintah daerah belum selesai diinventarisasi dan divalidasi dokumennya. Aset tersebut tersebar di 21 instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
DARLIS
