TEMPO.CO, Jakarta - Studi yang dilakukan The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan akses publik pada informasi anggaran masih rendah. Dari penelitian yang dilakukan di 20 kota dan kabupaten di Indonesia, masih minim dokumen anggaran yang bisa diakses.
"Hanya 20 persen dari total 410 dokumen anggaran di daerah kajian yang dapat diakses," ujar koordinator Fitra, Muhammad Maulana, di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012. Ini menunjukkan indeks transparansi pengelolaan anggaran daerah kurang tinggi.
TAF dan Fitra melakukan penelitian di 20 kabupaten dan kota di empat provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Penelitian bertujuan untuk membuat pedoman kinerja dan inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Dalam penelitian tersebut, indeks transparansi tertinggi tercatat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan skor 50,9. Sementara terendah adalah Kabupaten Simeleue, Aceh, dengan skor 9,4.
"Sambas yang skornya paling tinggi, masih jauh dari ideal," ujarnya. Empat kota besar yang masuk kajian penelitian ada di bawah Sambas, yakni Kota Makassar (48,7), Kota Banda Aceh (40,2), Kota Probolinggo (36,0), dan Kota Singkawang (24,3).
Direktur TAF Erman A. Rahman memberi rekomendasi pada pemerintah daerah untuk membuka akses informasi anggaran. Masyarakat pun dituntutnya perlu melakukan uji akses informasi anggaran ke pemerintah daerah.
"Bila indeks transparansi tinggi, kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah akan semakin berkualitas," ujarnya.
M. ANDI PERDANA
