TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Farid Wadjdy mengatakan ada lima kecamatan di Kalimantan Timur yang tidak pernah menikmati BBM bersubsidi. Kelima kecamatan itu bahkan memenuhi hampir seluruh kebutuhan BBM mereka dengan membeli dari Malaysia. "Kalau lintas perbatasan ditutup tentara Malaysia, mereka tidak bisa memperoleh BBM," kata Farid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin, 21 Mei 2012.
Kelima kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kerayan, Kecamatan Kerayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, dan Kecamatan Kayan Selatan. Harga yang harus dibayarkan juga lebih tinggi, berkisar Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per liter.
Untuk mendukung kegiatan perekonomian di lima kecamatan ini, tahun ini, pemerintah Kalimantan Timur mengajukan alokasi khusus Premium 7.072 kiloliter dan solar 1.407 kiloliter. Farid mengatakan, sejak 2010, Pemprov Kalimantan Timur telah mengajukan permohonan kuota untuk kelima provinsi tersebut, tapi belum ada tanggapan positif.
Ia menuturkan kondisi ini jauh berbeda dengan pelayanan di Jawa yang jarang terjadi antrean dan pelayanan diberikan 24 jam. "Wajar kalau masyarakat Kalimantan iri dengan masyarakat di luar Kalimantan," kata Farid mengeluh.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan kuota Premium tahun ini turun sebesar 38.427 kiloliter dari realisasi BBM bersubsidi pada 2011. Akibatnya, realisasi Premium di Kalimantan Barat tahun ini diperkirakan kurang dari 52.827 kiloliter. "Realisasi selalu lebih tinggi daripada kuota, apalagi jumlah kendaraan tumbuh 30 persen," kata Christiandy.
Kekurangan pasokan BBM bersubsidi juga terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemerintah Kalimantan Tengah bahkan telah memberlakukan penjatahan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan.
Sepeda motor, misalnya, dibatasi mengkonsumsi 6 liter bensin per hari, sedangkan mobil minibus dan sedan maksimal 25 liter Premium atau solar per hari. Sementara truk dan bus mini maksimal mengisi 40 liter solar per hari, dan bus besar maksimal 50 liter per hari. "Tetapi kami diprotes oleh Organda, kuota harus ditambah karena kuota yang ada hanya cukup sampai September," kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Ariffin mengatakan telah menerbitkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan mengenai maksimal pengisian BBM bersubsidi ke-75 SPBU di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, pembelian dibatasi oleh nilai pembelian. Misalnya pembelian Premium oleh mobil Rp 100 ribu per hari dan motor Rp 20 ribu per hari.
Rudi menambahkan, kuota BBM bersubsidi untuk seluruh Kalimantan tahun 2012 sebesar 7 persen, padahal pada 2011, porsi BBM bersubsidi untuk Kalimantan sebanyak 7,19 persen. Anggota Komisi VII DPR, Asfihani, mengatakan, menurut data BPH Migas, tahun ini, porsi kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan 7,62 persen. "Rabu besok, kami akan undang BPH Migas, Pertamina, dan Hiswana Migas, karena terlihat ini data carut-marut," kata Asfihani.
Asfihani mengatakan, jika terjadi diskriminasi terhadap Kalimantan, yaitu pengurangan porsi BBM bersubsidi, maka DPR akan mengusulkan pengalihan kuota dari daerah lain. Namun, jika memang pengurangan terjadi di seluruh Indonesia, maka, anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, kuota harus ditambah melalui APBN-Perubahan.
Senin, 21 Mei 2012, empat pemerintah provinsi di Kalimantan mengusulkan kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan sebesar 2,21 juta kiloliter Premium bersubsidi dan 1,24 juta kiloliter solar. Dalam APBN 2012, Kalimantan mendapat kuota 1,67 juta kiloliter Premium bersubsidi dan 1,03 juta kiloliter solar bersubsidi.
BERNADETTE CHRISTINA
