Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KFC Indonesia Klaim Peduli Lingkungan

image-gnews
REUTERS/Vivek Prakash
REUTERS/Vivek Prakash
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Jakarta -- Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia menyatakan sangat peduli terhadap lingkungan. Produk penyajian yang mereka pakai dipastikan meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang sangat minimal.

Salah satu komitmen tersebut ditunjukkan dengan pemakaian piring keramik bagi pelanggan yang menyantap makanan di restoran mereka. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemakaian produk sekali pakai.

"Penyajian di restoran tak lagi memakai styrofoam yang sulit terurai di lingkungan," ujar Manajer Hubungan Masyarakat KFC Indonesia, Maman Sudarisman, kepada Tempo, Rabu, 24 Mei 2012. “Kami pakai piring yang bisa dicuci ulang,” katanya.

Demikian pula untuk bahan baku karbohidrat berupa beras. Perusahaan meminta petani di daerah mengembangkan beras organik yang tak memakai pestisida perusak lingkungan. "Kami peduli lingkungan," ujarnya.

KFC Indonesia akan menelusuri tudingan Greenpeace mengenai pemakaian kemasan KFC yang bahan bakunya dari sumber tak ramah lingkungan. Restoran cepat saji ini hanya memakai kemasan jadi dari perusahaan pemasok.

"Kami pelajari terlebih dulu," ujar Brand Manager KFC Indonesia, Novrizal, kepada Tempo kemarin. "Kemasan tersebut kami dapatkan dari pihak ketiga."

Pada Rabu lalu, puluhan aktivis Greenpeace menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat perusahaan Yum! Brands di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Mereka menyerukan agar perusahaan induk merek KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell tersebut berhenti memakai kemasan berbahan baku dari sumber tak ramah lingkungan.

Seperti diberitakan Koran Tempo kemarin, sumber tak ramah lingkungan yang dimaksud adalah produk kertas yang mengandung serat hutan hujan. Bahan baku ini dipakai oleh Asia Pulp & Paper (APP) milik Grup Sinar Mas yang beroperasi di Perawang, Riau.

Menurut Novrizal, pembelian kemasan dari pihak ketiga lazim dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemasan yang dipakai KFC Indonesia adalah hasil jadi yang didapat dari perusahaan lain.

Maman Sudarisman mengatakan perusahaan pemasok sendiri mengolah kemasan dari kertas yang diproduksi oleh perusahaan pulp tertentu. "Kemasan tidak langsung dari APP," katanya.

Investigasi yang kini dilakukan perusahaannya bertujuan mencari sumber bubur kertas. Investigasi ditargetkan selesai dalam waktu dua-tiga hari mendatang. Hasil penelusuran akan dipakai untuk bahan pertimbangan pemakaian kemasan yang dipakai di 440 gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jonathan Blum, juru bicara Yum! Brands, mengatakan 60 persen kemasan kertas yang dibeli berasal dari perusahaan yang menerapkan prinsip hutan berkelanjutan. "Penelitian Greenpeace hanya untuk publisitas," ujarnya.

Pendapat senada disampaikan juru bicara KFC Inggris & Irlandia. "Seratus persen kemasan yang kami pakai bisa didaur ulang dan dari sumber yang ramah lingkungan. Tak ada KFC Inggris dan Irlandia ataupun pemasok kami yang bersumber dari APP."

Pihak APP menyebut Greenpeace kembali menyesatkan publik tentang fakta kayu tropis campuran (mixed tropical hardwood/MTH). "Faktanya adalah adanya kandungan MTH dalam suatu produk tidak serta-merta membuktikan bahwa produk tersebut merusak lingkungan," kata Redita Soumi, juru bicara APP, dalam hak jawabnya kepada Koran Tempo.

Sangat mungkin, kata dia, serat MTH tersebut berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Menurut dia, hasil penelitian independen yang dilakukan Covey Consulting di Australia tahun lalu menunjukkan serat MTH banyak ditemukan dalam berbagai produk yang telah disertifikasi oleh Forest Steward Council dengan kategori sertifikasi “Sumber Campuran”.

MTH dapat dengan mudah ditemukan di dalam kertas daur ulang, atau bisa juga berasal dari pemanenan kayu yang dilakukan secara legal dan lestari di hutan primer. Serat MTH dapat berasal dari sisa pohon yang diangkut dalam proses pembersihan, di area hutan terdegradasi, hutan bekas tebangan atau terbakar, sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Redita, terkait dengan produk-produk APP, MTH tidak berasal dari penebangan pohon hutan hujan tropis alami di Indonesia. APP, menurut dia, memiliki kebijakan ketat tentang praktek di lapangan untuk memastikan bahwa hanya residu yang berasal dari pengembangan hutan tanaman industri yang dilakukan secara legal di kawasan hutan terdegradasi atau area hutan bekas tebangan, dan serat kayu yang berkelanjutan, yang masuk rantai pasokan produksi APP.

Pekan lalu APP mengumumkan strategi perlindungan lingkungannya dengan mengadopsi prinsip hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value forest) yang diakui secara internasional. "Tujuannya untuk melestarikan lebih banyak lagi sumber daya alam Indonesia," kata Redita.

APP, menurut dia, menyesalkan penyesatan fakta yang dilakukan Greenpeace. "Kami mengimbau agar Greenpeace berhenti menggambarkan Indonesia dan perusahaan terkemuka Indonesia sebagai penjahat dalam usaha melawan perubahan iklim."

ANTON WILLIAM | UNTUNG WIDYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah

24 hari lalu

Pekerja anak melakukan kegiatan mengumpulkan pasir timah di lokasi tambang Perairan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. TEMPO/Servio
Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah

BKSDA Sumatera Selatan mencatat sebanyak 127 kasus konflik buaya dan manusia terjadi di Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir.


Walhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..

59 hari lalu

Kondisi air Sungai Ake Jira di Trans Kobe, Halmahera Tengah, Maluku Utara yang semula jernih kini berubah warna menjadi keruh kecoklatan diduga akibat aktivitas pembongkaran lahan di hulu sungai oleh PT Tekindo dan PT IWIP. Witness.tempo.co
Walhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..

Walhi mengungkapkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan hilirisasi industri nikel di Maluku Utara.


Penelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia

24 Januari 2024

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
Penelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia

Penelitian menyebutkan aktivitas industri nikel di Indonesia menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.


Greenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan

23 Januari 2024

Greenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan

Greenpeace mengkritik Gibran yang mengglorifikasi program hilirisasi nikel Presiden Jokowi. Industri ini dinilai banyak merusak lingkungan.


Di Debat Cawapres, Mahfud Kutip Surat Ar-Rum Ayat 41 Ingatkan Soal Kerusakan Alam

21 Januari 2024

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, berbicara dalam debat cawapres ke-2, Ahad, 21 Januari 2024. Cuplikan YouTube/KPU
Di Debat Cawapres, Mahfud Kutip Surat Ar-Rum Ayat 41 Ingatkan Soal Kerusakan Alam

Dalam debat cawapres, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan kerusakan alam di bumi terjadi karena tingkah laku manusia.


TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya

21 Januari 2024

Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya

Menurut Budisatrio Djiwandono, Prabowo-Gibran akan memberikan hukuman berat kepada pihak yang merusak alam.


Karhutla di Gunung Arjuna Capai 4.000 Hektare, Diduga Ulah Pemburu

8 September 2023

Kebakaran yang menghanguskan 25 hektare areal
Karhutla di Gunung Arjuna Capai 4.000 Hektare, Diduga Ulah Pemburu

Karhutla di Gunung Arjuna dan sekitarnya pertama kali terpantau muncul di kawasan Bukit Budug Asu, pada Sabtu, 26 Agustus lalu.


Walhi Sebut Pidato Kenegaraan Jokowi Dorong Kerusakan Lingkungan

17 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Sebut Pidato Kenegaraan Jokowi Dorong Kerusakan Lingkungan

Aulia menilai pidato Presiden Jokowi sangat mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap padat modal.


Kerusakan Lingkungan di IKN Nusantara Berpotensi Meluas

1 Juli 2023

Berbagai proyek infrastruktur IKN memperparah kerusakan lingkungan di lokasi ibu kota baru itu ataupun di area sekitarnya.
Kerusakan Lingkungan di IKN Nusantara Berpotensi Meluas

Berbagai proyek infrastruktur IKN Nusantara memperparah kerusakan lingkungan di lokasi ibu kota baru itu ataupun di area sekitarnya


Susi Pudjiastuti 2 Kali Buka Suara soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Ini Katanya

19 Juni 2023

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi Pudjiastuti meminta maaf atas kejadian pembakaran dan penyanderaan pilot Susi Air yang berdampak kepada terhentinya 40 persen operasional penerbangan di Papua dan berharap kelompok penyandera bisa membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti 2 Kali Buka Suara soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Ini Katanya

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tercatat sudah dua kali buka suara soal kebijakan ekspor pasir laut. Apa katanya?