KPU Tetapkan DPT Pekan Depan  

Foto Terkait

Jakarta Diserbu Atribut Kampanye

Topik

• #Pemilihan Gubernur DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat provinsi pada Sabtu, 2 Juni 2012. Menurut Ketua KPU DKI, Dahliah Umar, penetapan yang mundur satu pekan ini untuk mengakomodasi aspirasi para pengkritik DPT.

“Ini jalan tengah yang kami tawarkan,” kata Dahliah dalam rapat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Jumat, 25 Mei 2012.

Rapat ini juga dihadiri Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Menurut Dahliah, penetapan DPT di tiap jenjang tetap berlangsung hingga di tingkat kota dan kabupaten. Tapi, kata dia, penetapan di tingkat provinsi ditunda hingga pekan depan.

Dahliah mengatakan KPU DKI sudah beriktikad baik dengan membuka daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat kelurahan. KPU menyerahkan data itu kepada tim sukses kandidat gubernur. “Kalau dibandingkan dengan pemilihan gubernur 2007 dan pemilu 2009, pemberian akses data ini tidak terjadi,” katanya. Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI jakarta Ramdansyah mengapresiasi KPU yang membuka akses informasi DPS.

Menurut Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KPU DKI, Aminullah, keputusan itu diambil dalam rapat Kamis tengah malam, 24 Mei 2012. “Penundaan itu tidak mempengaruhi jadwal kampanye dan jadwal pemilihan,” kata Aminullah.

Penundaan itu, kata dia, juga tidak mempengaruhi ketersediaan logistik untuk pelaksanaan pemilihan. “Pemenang tender penyediaan logistik sudah menyediakan logistik pada 1 Juli 2012,” kata Aminullah.

Aminullah mengatakan KPU DKI Jakarta menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilukada (DP4) 7.545.989 orang, pada 6 Januari 2012. Selama masa pemutakhiran, jumlah itu berkurang karena ditemukan 30.839 KTP ganda, 216 penduduk di bawah umur hingga 11 Juli 2012, 72.317 penduduk yang telah meninggal, 1.321 berstatus narapidana, 1.641 warga mengalami gangguan ingatan, 707.815 telah pindah alamat, tidak dikenal, tak pernah tinggal atau alamat tak dikenal, dan 5.192 warga berstatus TNI/Polri.

Setelah dikurangi, KPU DKI menambah 500.998 warga yang tidak terdaftar dalam DP4. Data itu menyisakan 7.044.991 warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Anggota Komisi A (Pemerintahan) DPRD DKI William Yani tak sepakat dengan penundaan DPT yang hanya dilakukan di tingkat provinsi. Menurutnya, penundaan seharusnya dilakukan sejak tingkat kelurahan. “Kami minta penetapan DPT dari tingkat paling bawah dihentikan,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Selama rapat yang berlangsung lebih dari tiga jam itu, anggota Komisi A DPRD dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menginterupsi penjelasan KPU DKI.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI