indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Bandung Kritik Pembatasan BBM Bersubsidi

Bandung Kritik Pembatasan BBM Bersubsidi

Kendaraan berplat merah masih menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium di SPBU Cikini, Jakarta, Jumat (1/6). ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Bandung - Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, mengkritik terbitnya instruksi presiden soal penghematan BBM dengan melarang penggunaan BBM non-subsidi bagi kendaraan dinas. Mulai hari ini kebijakan larangan penggunaan Premium untuk kendaraan dinas tersebut diujicobakan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

”Menurut saya, itu tidak mengurangi beban negara karena (bahan bakar) kendaraan dinas itu kan dibayar oleh pemerintah juga. Kalau diganti dari bensin menjadi Pertamax, tetap saja membenani uang rakyat karena pasti dibayar oleh APBD atau APBN,” kata Ayi di Bandung, Jumat, 1 Juni 2012.

Meski mengkritik pembatasan Premium untuk mobil dinas itu, Ayi akan mencari cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yakni dengan melakukan penyesuaian anggaran. ”Muncul persoalan yuridis kan, imbauan (Presiden) itu muncul di tengah perjalanan (anggaran), untuk penyesuaian ini dibutuhkan kerangka yuridis yang pas, menjelang perubahan anggaran itu kan masih cukup lama,” kata dia.

”Kami akan cari solusi, sehingga imbauan Presiden berjalan baik, tapi juga kemudian persoalan anggaran diselesaikan sesuai dengan norma berlaku,” kata Ayi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Lex Laksamana, mengatakan kebijakan penggunaan BBM non-subsidi sudah diterapkan mulai hari ini. ”Kami tadi sudah dikasih stiker, kami akan sebarkan,” kata dia. ”Berkaitan dengan penghematan listrik, kami sudah meminta walaupun baru lewat telepon, lakukan.”

Lex mencontohkan, stiker yang menandai kendaraan yang dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi itu sudah sebagian digunakan. ”Yang sudah dapat, pasang hari ini, Pak Gubernur sudah pasang,” kata dia.

Ditanya soal anggaran untuk bahan bakar kendaraan dinas, Lex mengatakan tidak akan melakukan penambahan. ”Frekuensi penggunaannya ditekan,” kata dia. ”Kami tidak akan geser anggaran, tapi itu, bagaimana itu bisa memenuhi dalam tahun anggaran ini, tapi juga memenuhi kaidah-kaidah penghematan.”

AHMAD FIKRI


Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X