Konflik Lahan Terbanyak di Riau dan Sumatera Utara

Konflik Lahan Terbanyak di Riau dan Sumatera Utara

Spanduk yang dipasang warga di kawasan Karya Jaya yang menyatakan sebagawa kawasan binaan Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI), organisasi yang dipimpin Reza Hatta Rajasa, putra Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. TEMPO/Nurochman Arrazie

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mencatat dua wilayah di Indonesia yang mengalami konflik lahan dengan angka tertinggi pada periode Januari-April 2012. "Yang paling tinggi ada di Riau dan Sumatera Utara," ujar Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia, Zainal Abidin, dalam diskusi Minggu, 3 Juni 2012 di Jakarta. Elsam melaporkan masing-masing ada enam kasus di dua wilayah tersebut.

Enam perusahaan yang terlibat dalam kasus konflik lahan di Sumatera Utara adalah PT MAI, PT AMR, PT PM, PT RAPP, PT MUP, dan PT SDA. Selain itu, menurut catatan Elsam, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konflik lahan di Riau adalah PTPN V, PT Bridgestone, PTPN IV, PTPN II, PT ACR, dan PT MML. Selain Sumatera Barat dan Riau, Elsam melakukan pengamatan terhadap Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Saptaningrum, mengatakan konflik lahan mayoritas ditemui di Sumatera Utara dan Riau karena dua wilayah tersebut menjadi titik prioritas pengembangan perkebunan sawit oleh pemerintah. Padahal, menurut Indriaswati, lahan di kedua wilayah tersebut sudah jenuh untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan laporan Elsam, puncak konflik lahan tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 setelah mengalami penurunan pada Februari.

Indriaswati menuturkan, kini Elsam melakukan pengamatan serta penyusunan laporan dalam periode empat bulanan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah. Sebelumnya, kata Indriaswati, Elsam terbiasa melakukan pengamatan atas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam periode tahunan. Dalam pemaparan, ada lima isu lainnya yang disoroti Elsam, selain isu konflik lahan.

Isu pertama menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Elsam menuntut Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bertindak. Elsam meminta secara khusus Presiden SBY membuat keputusan presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998. Untuk implementasi penyelesaian berbagai kasus HAM masa lalu, Elsam meminta DPR melakukan pengawasan.

Isu kedua tentang praktek penyiksaan. Indriaswati menyebut penyiksaan tahanan sebagai contoh. Atas isi tersebut, Elsam mengajukan tiga rekomendasi. Pertama, Elsam meminta pemerintah meningkatkan kapasitas kepolisian melalui pelatihan. Pelatihan tersebut diharapkan mampu membekali polisi dengan teknik interogasi serta pencarian fakta dengan menggunakan teknologi, tanpa penyiksaan. Kedua, pemerintah diminta segera menyelesaikan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan (Optional Protocol to the Convention Against Torture).

Isu ketiga menyangkut jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan. "Salah satunya yang terjadi pada jemaat Gereja HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi," ujar peneliti hukum dan HAM, Wahyudi Djafar. Menurut Elsam, Presiden harus memberikan penegasan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta Polri untuk berperan menyelesaikan kasus-kasus serupa yang telah terjadi.

Isu keempat terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Elsam mendesak pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Wasior dan Wamena. Isu terakhir yang dibahas Elsam dalam laporan periode Januari - April 2012 terkait proses legislasi dalam perlindungan HAM. Menurut Elsam, Kementerian Hukum dan HAM harus segera menyelesaikan naskah akademis serta RUU yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional. Kementerian Hukum dan HAM, kata Indriaswati, diharapkan memperhatikan instrumen internasional HAM yang akan diratifikasi, sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

MARIA YUNIAR

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X