Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dikecam

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dikecam

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron (tengah) bersama aktivis yang tergabung dalam Koalisi Mandiri Jerry Sumampow (kiri) dan Ray Rangkuti (kanan) memberikan keterangan saat penyampaian pakta integritas kepada Bawaslu di Jakarta, Senin (30/4). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 mengecam pemilihan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Kedua lembaga itu dinilai tidak transparan dalam melakukan seleksi.

"DPR tidak membuka nama-nama calon DKPP kepada publik. Kami menduga ketidaktransparan tersebut disengaja oleh DPR agar tidak terpantau oleh publik," ujar salah seorang anggota koalisi, Veri Junaedi, Selasa, 5 Juni 2012.

Koalisi terdiri dari sejumlah LSM, seperti Perludem, Indonesia Corruption Watch, Center for Electoral Reform, Indonesia Budget Center (IBC), Soegeng Sarjadi Syndicate, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Transparansi Internasional Indonesia.

Koalisi menduga ketidakterbukaan pemilihan anggota DKPP itu berpotensi membuka ruang transaksional. Padahal, dalam ketentuannya, sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, pemilihan anggota komite etik itu harus sejalan dengan pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang terbuka dan membuka ruang partisipasi publik.

Koalisi menilai munculnya tiga nama calon anggota DKPP terlalu tergesa dan tiba-tiba tanpa pengumuman kepada publik terlebih dahulu, DPR sudah berencana menetapkan ketiga nama itu dalam sidang paripurna DPR yang akan digelar pagi ini. Ketiga nama yang akan ditetapkan adalah Jimly Asshidique, Saut Hamonangan Sirait, dan Nurhidayat Tandani.

Menurut Veri, terpilihnya Saut dan Nurhayati agak janggal, mengingat keduanya kurang berprestasi saat menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu. "Disinyalir kedekatan dengan partai politik saat masih menjadi penyelenggara yang menyebabkan mereka dijagokan oleh DPR," kata Veri. Alasan Veri ini didukung dengan mekanisme pemilihan yang didasarkan usulan fraksi.

Tidak hanya di DPR, pemerintah pun, kata Veri, juga tidak transparan dalam memilih dua nama anggota DKPP. Bahkan dua calon dari pemerintah tidak disampaikan kepada publik terlebih dahulu, melainkan ada kecenderungan penunjukan langsung. "Penunjukan ini rawan adanya titipan kepentingan pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu 2014."

Sesuai UU Penyelenggaraan Pemilu, pemilihan anggota DKPP dilakukan oleh empat lembaga. Dari tujuh anggota yang dibutuhkan, tiga berasal dari DPR, dua dari pemerintah, satu dari KPU, dan satu dari Bawaslu. Namun proses pemilihan yang tidak transparan dan demokratis oleh DPR dan Pemerintah, kata Veri, akan mengganggu proses Pemilu 2014. DKPP dinilai tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya.

Koalisi, kata Veri, mendesak pemerintah dan DPR secara transparan membuka nama yang diusulkan dan mekanisme pemilihannya. "Minimal masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan." Jika sampai Kamis, 7 Juni 2012, pemerintah dan DPR tidak melakukannya, Koalisi menuntut agar pemilihan DKPP diulang agar tidak melanggar prinsip demokrasi.

IRA GUSLINA SUFA

Berita populer
Ical 'Siap Ditembak' Tapi Takut Jawab Lapindo
Trio Macan Bernasib Sama seperti Lady Gaga

Ini Ciri Penyerang Gerai Texas Chicken Kramatjati

Gaya Seminar Bisnis ala Dahlan Iskan

Video Neymar ala Malaysia, Terpopuler di YouTube

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X