TEMPO.CO, Jakarta - Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya memprotes kebijakan pemerintah yang memangkas kuota impor daging sapi tahun ini. Menurut mereka, dengan terpangkasnya kuota, maka menimbulkan kelangkaan pasokan daging sehingga harga ikut melonjak.
Ketua KDS Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengatakan saat ini telah terjadi kelangkaan daging di pasar maupun di tingkat distributor karena kebijakan pemerintah yang secara drastis mengurangi kuota impor hingga 66 persen. Padahal kebutuhan terus meningkat.
Sarman mempertanyakan hitungan pemerintah soal kebutuhan daging yang bisa dipenuhi dari lokal. Dengan asumsi dari hasil sensus sapi yang mencatat ketersediaan sapi potong 14,8 juta ekor, maka seharusnya pasokan daging tidak sulit didapat.
“Kalau sapi lokal mampu memasok kebutuhan daging, kenapa terjadi kenaikan harga daging dan ada kelangkaan di kalangan industri dan retail?” kata Sarman, Selasa, 5 Juni 2012.
KDS meminta pemerintah menghitung ulang berapa kebutuhan daging sapi dan berapa yang bisa dipenuhi dari lokal. Ini bertujuan agar harga tidak makin meroket, terlebih kini sudah menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
“Harga daging sapi saat ini di Jakarta sudah tidak normal dan persediaannya di tingkat pelaku usaha sangat terbatas,” katanya.
Sarman menyebutkan harga daging sudah mencapai Rp 90 ribu per kilogram, jauh di atas harga normal yang biasanya sekitar Rp 65 ribu per kilogram. Jika pemerintah tidak segera mengantisipasi ini, dikhawatirkan, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, terjadi kelangkaan daging sapi dan harga bisa mencapai Rp 150-200 ribu per kilogram.
Kuota impor daging sapi tahun ini hanya sebesar 34 ribu ton, atau turun drastis dibanding tahun lalu yang mencapai 100 ribu ton. Kuota itu terbagi untuk dua kali pemasukan, yakni semester I sebesar 22.200 ton dan semester kedua 13.800 ton. Karena harga mulai naik dan mulai terjadi kekurangan pasokan, pemerintah memajukan sisa kuota dari semester II sebesar 5.600 ton, sehingga sisa kuota semester II tinggal 8.200 ton.
“Dengan kuota semester kedua yang tinggal 8.200 ton itu, maka dipastikan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan karena sudah memasuki hari raya dan tahun baru,” ujarnya.
ROSALINA
Berita terkait:
KPK: BUMN Berantakan Karena Orang Parpol
Penambahan Anggaran Hambalang Disetujui DPR
Pendapatan ATM Bank Mandiri Rp30 Miliar Tiap Bulan
PT EMI Jadi Anak PGAS
Rupiah Tak Mampu Manfaatkan Pelemahan Dolar AS
