Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bhakti Investama Bantah Komisaris Terkait James

image-gnews
Tersangka kasus suap pajak, Kasie Konsultasi & Pelayanan Pajak Sidoarjo, Tommy Hindratno dikawal usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (7/6). ANTARA/Fanny Octavianus
Tersangka kasus suap pajak, Kasie Konsultasi & Pelayanan Pajak Sidoarjo, Tommy Hindratno dikawal usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (7/6). ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara PT Bhakti Investama, Andi F. Simangunsong, membantah salah satu komisaris perusahaan tersebut, Antonius Z. Tonbeng, terlibat suap bersama pengusaha James Gunardjo dan Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pajak Sidoarjo, Tommy Hendratno. “Setahu saya tidak ada kaitannya,” ujar Andi di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 11 Juni 2012.

Nama Antonius terseret pusaran kasus suap Tommy setelah Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan status cegah bepergian ke luar negeri terhadapnya. Status cegah Antonius diberikan Imigrasi atas permintaan KPK 8 Juni lalu. Antonius tercatat pernah menjabat Direktur Keuangan Bhakti pada 1995-1997, Kepala Pengawasan Intern Bhakti pada 1997-1998, Direktur PT Agis Tbk pada 1998-2004, Komisaris Bhakti Panjiwira pada 1999-2008, Direktur PT Bhakti Capital Indonesia Tbk pada 2004-2008, dan Komisaris PT Agis Electronic pada 2004-2008.

Hingga kini belum diketahui peran Antonius dalam kasus suap. KPK sendiri mulai melakukan penyidikan setelah menangkap tangan Tommy dan James di sebuah rumah makan Padang di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Saat penangkapan, KPK menemukan duit sejumlah Rp 280 juta yang diduga akan diberikan James pada Tommy.

James disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Bhakti dan Agis. Kedua perusahaan itu berkantor di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kantor keduanya di lantai 5 dan 6 MNC Tower digeledah KPK pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari pekan lalu. Menurut Andi, dalam penggeledahan, KPK menyita 20 bundel dokumen pajak Bhakti Investama.

Namun, mengenai keterkaitan Agis dengan Bhakti, Andi membantahnya. “PT Agis bukan anak perusahaan Bhakti. Memang Agis berkantor di MNC Tower, tapi kan siapa pun boleh menyewa ruangan di sana,” ujarnya. Andi juga membantah James ada kaitannya dengan Bhakti Investama.

Ketua KPK Abraham Samad menyebut lembaganya tengah menelusuri keterkaitan Bhakti Investama dan PT Agis dalam kasus suap Tommy. "KPK masih terus melakukan profiling terhadap perusahaan tersebut untuk menggali dan mencari tahu keberadaan, serta keterlibatan mereka (dalam kasus pajak Tommy)," ujarnya kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam dokumen prospektus tahun 2008, PT Agis tercatat sebagai perusahaan distributor alat-alat elektronik, rumah tangga, komputer, peralatan multimedia, telekomunikasi, serta logistik. Perusahaan itu sudah berdiri lebih dari tiga puluh tahun lalu.

Susunan pemegang saham PT Agis yang diterbitkan PT Bhakti Share Register pada 31 Mei 2002 mencatat PT Bhakti Investama memiliki 41,31 persen saham senilai lebih dari Rp 138 miliar di PT Agis. Kemudian pada 30 Juni 2004, persentase saham PT Bhakti di Agis berkurang menjadi 40,74 persen. Namun pada 2008, nama PT Bhakti tidak tercatat sebagai pemegang saham.

ISMA S

Berita terkait
Rumah Digeledah KPK, Ibu dan Istri Tommy Ketakutan
KPK Buka Paksa Rumah Tommy di Surabaya
Whistle Blower Pajak Dapat Promosi Karier

Komisaris Bhakti Investama Dicegah ke Luar Negeri

KPK Geledah Kantor Pajak Sidoarjo dan Rumah Tommy

KPK Siap Ungkap Mafia Pajak Tommy Hendratno

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Metro Jaya Irit Bicara soal Kelanjutan Penyidikan Pemerasan oleh Firli Bahuri

2 jam lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada saat Konferensi Pers di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Senin, 25 Maret 2024. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bea dan Cukai telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus peredaran gelap narkotika jenis kokain cair, serbuk MDMA dan narkotika jenis sabu jaringan internasional. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polda Metro Jaya Irit Bicara soal Kelanjutan Penyidikan Pemerasan oleh Firli Bahuri

Polda Metro Jaya enggan berkomentar soal kelanjutan dari penyidikan kasus pemerasan yang menjerat bekas Ketua KPK Firli Bahuri.


Hasil Pungli di Rutan KPK Baru Dikembalikan Rp 270 Juta, Akan Disetor ke Kas Negara

2 jam lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Hasil Pungli di Rutan KPK Baru Dikembalikan Rp 270 Juta, Akan Disetor ke Kas Negara

Ali Fikri mengatakan para tersangka pungli di rutan KPK sudah mengembalikan uang Rp 270 juta dari total Rp 6,3 miliar.


Ajudan Abdul Gani Kasuba Bakal Kembali Jalani Pemeriksaan Setelah Coba Melukai Diri di Toilet KPK

3 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Ajudan Abdul Gani Kasuba Bakal Kembali Jalani Pemeriksaan Setelah Coba Melukai Diri di Toilet KPK

Ali Fikri mengatakan saat ini ajudan bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam kondisi sehat setelah sempat melukai diri di toilet KPK.


Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

7 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan Syahrul Yasin Limpo untuk pindah rumah tahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba


Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

10 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera.


Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

12 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

Jaksa KPK resmi mengajukan kasasi atas putusan pengadilan soal penyitaan salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo


Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

20 jam lalu

Tersangka Bupati Kepulauan Meranti (nonaktif), Muhammad Adil, menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Muhammad Adil diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023, serta tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. TEMPO/Imam Sukamto
Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

KPK kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

21 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

21 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

Tim penyidik KPK sebelumnya meminta dana bekas transfer dari Syahrul Yasin Limpo itu segera dikembalikan Ahmad Sahroni, genapi dana Rp 860 juta.


KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

1 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

Agar penyidikan berlangsung efektif, KPK bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, untuk mencegah ketiganya bepergian ke luar negeri.