Wa Ode : Yang Pasti Semua Akan Saya Ungkap

Wa Ode : Yang Pasti Semua Akan Saya Ungkap

Mantan Anggota Banggar DPR-RI, Wa Ode Nurhayati usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta,(08/05). Wa ode menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini. Dia didakwa terlibat dalam kasus suap dan melakukan pencucian uang terkait dengan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) 2011. Tapi politikus Partai Amanat Nasional ini menyebut adanya dugaan keterlibatan pemimpin Badan Anggaran dalam kasus ini. ”Ada fakta penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini,” kata Nurhayati, seperti dituturkan melalui koleganya, kemarin. Berikut ini penuturan Nurhayati kepada koleganya itu.

Anda didakwa terlibat kasus suap dan pencucian uang. Tanggapan Anda?
Sejak dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR, ditetapkan tersangka oleh KPK, saya tetap istikamah menjalaninya. Kebenaran lambat-laun akan terbuka. Saya sebenarnya kaget. Setelah saya menerima dakwaan, barulah saya sadar bahwa kasus ini diskenariokan.

Bagaimana Anda mengenal Haris?
Pada suatu kesempatan, dalam acara buka bersama di sebuah kamp aktivis di Cikini pada 2010, saya diperkenalkan Syarif (anggota tim kampanye Nurhayati saat menjadi calon anggota legislatif). Saat itu Haris memberi selamat karena saya di Badan Anggaran. Dia bertanya apakah ada yang bisa dikerjasamakan. Saya katakan, semuanya harus prosedural.

Bisa dijelaskan proyek DPID di tiga daerah di Aceh?
Proyek DPID itu dijatah pada 300 lebih daerah yang masuk kategori tertinggal. Di antaranya, tiga daerah di Aceh (Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah). Tapi, pada Oktober 2010, setelah pengesahan DPID, Haris dan Fahd A. Rafiq (pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama) datang ke ruangan saya. Dia membawa data yang, kata mereka, dari ruang pemimpin Badan Anggaran. Isinya, tiga daerah itu tidak akan kebagian jatah anggaran. Saya katakan ketiga daerah ini harus mendapat jatah karena sudah memenuhi kriteria daerah tertinggal. Berdasarkan data simulasi DPID yang saya miliki, daerah itu mendapat jatah masing-masing Rp 10 miliar, Rp 20 miliar, dan Rp 30 miliar.

Lalu reaksi Fahd ataupun Haris?
Saudara Fahd memberikan telepon selulernya kepada saya. Dia bilang silakan bicara langsung kepada bupati di salah satu daerah itu. Bupati itu mengatakan, hanya orang Demokrat yang bisa memberikan anggaran karena mereka belum punya jatah.

Lalu bagaimana Anda mengenal Fahd?
Saya baru tahu Fahd saat dia melaporkan saya ke Fraksi PAN sekitar awal November 2010, dengan tuduhan mengambil uangnya Rp 6 miliar. Kepada Andi Ansar (anggota Fraksi PAN), Fahd mengaku sebagai anggota staf Priyo (Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso). Saya pernah berusaha menelepon Priyo, tapi stafnya mengatakan Priyo sedang makan. Setelah itu, Fahd menelepon saya. Dia katakan, saya tidak akan bisa menelepon Priyo. Kembalikan saja duitnya.

Anda dituduh menerima suap melalui Haris?
Saya pernah bertemu dengan Haris di Restoran Pulau Dua di kawasan Senayan. Lagi-lagi diantar Syarif. Dia meminta yayasan sosial saya di Sulawesi Tenggara bernama WON Center mendukungnya untuk menjadi Wali Kota Kendari. Saya bilang, kalau Anda mau, saya bantu, silakan datang saat deklarasi WON Center Kendari. Dan benar dia datang. Ternyata, saat deklarasi itu, ada uang yang diserahkan Haris kepada Syarif Rp 250 juta untuk agenda pemilihan Wali Kota Kendari. Uang ditransfer langsung dari rekening Haris. Saya kemudian dituduh menerima duit itu.

Bukankah Rp 6 miliar?
Sebenarnya Rp 2 miliar. Syarif menerima Rp 250 juta dan Sefa, anggota staf saya, Rp 1.750 miliar. Tapi, setelah kejadian itu, semuanya saya kembalikan dengan mentransfer ke rekening Haris, setelah bertemu dengan Fahd di ruangan saya. Saya kembalikan duit itu langsung kepada Haris karena tidak tahu bahwa itu ada kaitannya dengan DPID. Tapi, setelah duit dikembalikan, saya dilaporkan Fahd ke Fraksi PAN, barulah saya tahu.

Bagaimana keputusan Fraksi PAN?
Fraksi memutuskan agar saya mengembalikan duit Fahd Rp 6 miliar itu. Saya sempat menangis karena tidak mau mengembalikan uang itu, tapi karena perintah fraksi, saya harus laksanakan. Pada November pekan kedua, uang Rp 6 miliar saya lunasi secara tunai.

Pemimpin Badan Anggaran DPR disebut-sebut terlibat?
Yang pasti, semua akan saya ungkapkan di media dan di KPK, tidak akan saya ubah sedikit pun karena itu kebenaran. Jangankan cuma penjara, nyawa saya pun sudah saya bismillah-kan. Ada fakta penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Akan saya tunjukkan di mana penyalahgunaan wewenang dan di mana bocornya. Dengan mengubah simulasi jatah DPID, itu sudah merupakan penggelapan.

TRI SUHARMAN | SNL

Berita Terkait

Mekeng Cs Terancam Kasus Wa Ode

KPK Bawa Empat Dus Barang Bukti dari DPR 

Ini Barang Bukti Penggeledahan Ruang Banggar DPR 

KPK Isyaratkan Ada Tersangka Baru Pasca Wa Ode

Fraksi PAN Izinkan Penggeledahan Ruangan Wa Ode  






Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
kata alm ky h zainudin mz.hukum di negara ini kayak pisau.kebawah tajam ke atas tumpul,yg kecil salah hukum buru2 di tegak kn,yg besar salah diam pura2 ngak tau,,arwah pejuang murka melihat negara ini,politikus sibuk ngurusin partai dn jabatan,sementara rakyat nangis kelaparan...sadarlah wahai oknum pejabat.....
Wajib Baca!
X