Sultan HB X : Marzuki Tak Mengerti Sejarah Yogya

Grafis Terkait

Keistimewaan Yogyakarta Versi Baru

Foto Terkait

Aksi Tolak Bala, Menolak SBY di Yogyakarta

Topik

• #Keistimewaan Provinsi Yogyakarta
• #Marzuki Alie

TEMPO.CO, YOGYAKARTA --Pernyataan Keta DPR Marzuki Alie soal keistimewaan Yogyakarta menuai tanggapan Sri Sultan Hamengkubuwono CX. Raja Keraton Yogya  yang juga Gubernur DI Yogyakarta  kecewa apalagi jika pernyataan itu dilontarkan Ketua DPR.

"Marzuki tidak mengerti sejarah. Keistimewan Yogyakarta itu bukan permintaan sekarang, tetapi sudah ada sejak zaman kemerdekaan 1945," kata Sultan, di Yogyakarta, Rabu 13 Juni 2012. " “Yang bilang Yogya itu minta keistimewaan siapa? Kalau  itu pancen ora ngerti sejarah (nggak tahu sejarah),”

Sultan pun menegaskan kembali bahwa DIY sudah memiliki keistimewaan yang terakomodasi dalam perundangan RI sejak masa kemerdekaan.“Sekarang konteksnya kan melegitimasi ulang itu. Dan Panitia Kerja DPR pun sampai sekarang belum ada pembahasan,” kata dia.

Sultan menambahkan sampai sekarang terkait penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di DPR baru sampai tahap periode 2012-2017 dan belum tahu setelah itu.

“Itu pun materinya juga belum siap meski sudah diputuskan semua fraksi terkait bagaimana nanti mekanismenya sampai 2017,” kata Sultan yang lantas bergegas menuju bandara untuk ke Jakarta.

Diberitakan Tempo sebelumnya, Marzuki saat dialog Temu Nasional Komunitas Masyarakat Sriwijaya di Yogya akhir pekan lalu Sabtu 9 Juni 2012 mengatakan sulit baginya memberi keistimewaan bagi DIY karena khawatir daerah lain akan meminta hal serupa. Pihaknya juga khawatir jika Sultan ditetapkan tanpa batas waktu akan tersandung masalah yang membuat dirinya jadi terkena kasus hukum.(Baca:Marzuki: Sulit Beri Keistimewaan Yogyakarta )  dan Marzuki: Surakarta Ikut Kekhususan Seperti Yogya  )

Sementara itu pembahasan lanjut soal rumusan RUUK di Komisi II DPR RI yang dijadwalkan 13 Juni 2012 juga kembali ditunda. Padahal masa sidang keempat hanya dari Mei hingga Agustus. Semestinya pada tanggal 13 Juni kemarin ada pembahasan RUUK antara panitia kerja dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri).

“Nggak ada pembahasan, ditunda,” kata anggota Panja DPR RI Edy Mihati ketika dihubungi via telepon. Edy tak menjelaskan banyak alasannya karen terburu-buru rapat soal RUU Desa.

PRIBADI WICAKSONO.


Berita terkait
Sejarawan: Sikap Marzuki Soal Yogya Sulit Dinalar 
Marzuki: Surakarta Ikut Kekhususan Seperti Yogya 
Marzuki: Sulit Beri Keistimewaan Yogyakarta 
Keistimewaan Yogyakarta Versi Baru
Sidang Rakyat Digelar, Malioboro Nyaris Lumpuh