15 Sekolah di Bojonegoro Belum Terima Dana BOS  

TEMPO.CO, Bojonegoro - Sebanyak 15 sekolah swasta di Kabupaten Bojonegoro belum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan pertama tahun 2012. Akibatnya, sejumlah kegiatan sekolah seperti rehabilitasi gedung, kegiatan ektrakulikuler, dan sejenisnya berhenti sementara.

Sejumlah sekolah di Bojonegoro mengaku mengeluh dengan belum cairnya dana BOS. Alasannya, dana bantuan dari pemerintah pusat ini sangat berarti untuk kegiatan operasional, terutama sekolah swasta.

Guna mengatasi dana operasional, para guru di 13 sekolah tersebut untuk sementara menggunakan saldo tahun sebelumnya. Namun ada juga sejumlah guru yang merogok koceknya untuk kegiatan sekolah dan akan diganti setelah dana BOS cair. "Ya, terpaksa pakai duit sendiri," kata Kepala Sekolah SMP PGRI I Bojonegoro, Muhtari, Ahad 17 Juni 2012.

Sesuai dengan kalkulasi, dana BOS untuk SMP akan diterima tiap tiga bulan sekali dalam satu tahun. Untuk besaran dananya, yaitu Rp 710 ribu per siswa per tahunnya atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 hanya sekitar Rp 500 ribu lebih per siswa per tahunnya.

Untuk anggaran BOS triwulan pertama tahun 2012 ini harusnya sudah turun bulan Maret lalu. Namun hingga bulan Juni ini dananya belum turun atau mengalami keterlambatan selama dua bulan. Belum ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Bojonegoro terkait dengan kepastian cairnya dana BOS untuk 13 sekolah swasta di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, 15 sekolah swasta yang belum menerima dana BOS yaitu SMP Tri Tunggal Sugihwaras, SMP PGRI I Bojonegoro, SMP katolik ST.Tarsisius Bojonegoro, SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro, SMP Islam Bojonegoro, SMP Plus AR Rahmad Bojonegoro, SMP Plus AL Fatimah Bojonegoro, SMP PGRI Kapas, SMP Muhammdiyah 3 Plus AT Taqwa, SMP Muhammadiyah IV Balen, SMP Pancasila Kunci Dander, SMP PGRI Sumberagung Dander,SMP Ngunut Dander, SMP Kedungbondo Balen, dan SMP Plus Amanah Sumbertlaseh.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq, membenarkan belum cairnya dana BOS untuk 15 sekolah di Bojonegoro. Menurutnya pencairan dana terebut sudah diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. "Ya, ada persoalan administrasi," ujar dia.

Khusnul menceritakan saat mengajukan lewat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tiba-tiba muncul keputusan dari Jakarta, ada 15 lembaga yang dana BOS-nya belum belum masuk di Surat Keputusan Kementerian Keuangan penerima BOS. Akhirnya, Dinas Pendidikan Bojonegoro mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan Jawa Timur ke Kementerian Pendidikan di Jakarta.

Diakui, dengan belum cairnya dana BOS untuk 15 sekolah swasta, berdampak pada kegiatan sekolahan. Di antaranya kegiatan ekstrakulikuler, rehabilitasi gedung, dan sejenisnya. Karena itu untuk sementara pihak sekolah atau yayasan menyelesaikan internal dahulu. "Kan nanti ada gantinya jika dana BOS turun," ujar Khusnul lagi.

SUJATMIKO