TEMPO.CO , Jayapura: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda mengatakan, pendekatan keamanan di Papua yang represif tidak akan menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih. Peran aparat dalam penggunaan senjata api malah akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kepolisian.
“Sudah cukup pertumpahan darah, rakyat Papua makin trauma bila aparat terus melakukan pendekatan dengan cara-cara yang jauh dari aturan,” kata Wonda, Selasa malam, 19 Juni 2012.
Wonda mengatakan pendekatan tanpa mengedepankan hak asasi manusia diperlihatkan aparat saat menembak mati Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat di Perumnas III, Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura, Kamis 14 Juni 2012 lalu.
Kasus itu menyerap perhatian dunia internasional dan berdampak pada penilaian buruk terhadap aparat. “Meski mereka (Mako Tabuni) berbeda ideologi, tidak seharusnya aparat menembak mati. Ada prosedur yang perlu dilalui. Kalau sekadar melumpuhkan, itu bisa diterima, toh dia juga seorang manusia,” ujarnya.
Pernyataan Wonda mengenai situasi Papua dan peran aparat dalam penegakan hukum, dikemukakannya dalam pertemuan tertutup bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, serta rombongan pejabat tinggi negara di Swisbell hotel, Kota Jayapura, Senin malam. “Saya bilang bahwa masyarakat Papua sudah trauma, dari puluhan tahun lalu sudah banyak jatuh korban, mau terus seperti itu atau dicari jalan keluarnya,” ucapnya.
Baca Juga:
Menurut Wonda, kematian satu orang Papua memiliki pengaruh besar di dunia internasional. “Lihat saja tewasnya Mako, kalau saja saat itu aparat menangkap dengan cara persuasif, tentu akan lebih bijak. Yang dipertanyakan adalah, apakah dengan menembak Mako, rangkaian penembakan di Papua akan terhenti,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Wonda juga meminta pemerintah tidak memandang Papua sebelah mata. “Masalah Papua jangan dilihat setengah-setengah, DPRP ingin semua kasus penembakan segera diungkap, siapa pelaku dan apa motifnya,” ujar Wonda.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, aparat keamanan tetap mengedepankan HAM dalam penyelesaian kasus. “Beliau juga bilang agar semua pihak bisa menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan yang merugikan, saya kira pernyataan ini benar, tapi kita butuh jaminan Papua selalu aman,” kata Wonda mengutip pernyataan Menko Polhukam.
Rombongan Menko Polhukam Djoko Suyanto berada dua hari di Jayapura meninjau situasi keamanan di daerah itu. Rombongan menggunakan pesawat khusus Boeing 737 TNI-AU, tiba sekitar pukul 15.30 wit di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Sore tadi, rombongan melanjutkan perjalanan ke Timika, Papua.
JERRY OMONA
