TEMPO.CO, Jakarta - Amplop putih itu ditujukan pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Di dalamnya terdapat sepuluh lembar duit seratus ribuan yang masih tampak baru. Duit Rp 1 juta itu, kata Sekretaris Jenderal Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia Junaedi Sitorus, adalah hasil saweran sejawatnya yang miris melihat rencana KPK membangun gedung baru, tapi belum terpenuhi.
"Kami menyumbang agar KPK dapat terus berjuang bekerja keras membasmi korupsi, dan jangan terhalang oleh ulah Dewan Perwakilan Rakyat," kata Junaedi saat mendatangi gedung Komisi, Senin, 25 Juni 2012.
Junaedi yakin, jika pedagang kaki lima kompak patungan untuk KPK, lembaga antirasuah itu bisa membangun kantor baru tanpa harus menunggu uluran tangan DPR. Ia memperkirakan, jika 54 juta warga Indonesia yang usahanya bergerak di bidang PKL sudi iuran Rp 1.000 selama tiga hari, akan terkumpul duit Rp 162 miliar.
Ia menyebut dirinya dan kawan-kawannya sesama pedagang kaki lima hanya berharap KPK bisa segera mendapat gedung baru, sehingga misi pemberantasan korupsi tidak terhambat. Jangan sampai, kata dia, rencana KPK memiliki kantor baru terhalang ulah pihak lain yang alergi dengan KPK.
"Buktikan kerja KPK. Walau dengan segala kekurangannya, basmi terus koruptor. Jika perlu, hukum mati atau hukum gantung, dan tidak mentolerir mereka," ujarnya.
Saweran para pedagang kaki lima, menurut Junaedi, dilatarbelakangi kegundahan lantaran ulah koruptor telah membuat rakyat hidup miskin. "Koruptor 'mematikan' PKL yang harus berjuang membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya," kata dia.
Sayang, iktikad Junaedi dan kawan-kawan belum bisa terlaksana. Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, mengatakan lembaganya belum bisa menerima berapa pun duit sumbangan masyarakat. Meski sebenarnya komisi menyambut baik perhatian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, KPK baru akan membahas mekanisme sumbangan warga untuk gedung baru dengan cara meminta pendapat sejumlah pihak. "Saya kembalikan amlopnya. Tadi saya bilang akan mengontak mereka nanti kalau sudah ada mekanisme soal sumbangan dari masyarakat itu," ujarnya.
ISMA SAVITRI
Berita
Demokrat Setujui Pembangunan Gedung Baru KPK
KPK Minta DPR Buka Blokir Anggaran Gedung Baru
DPR Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK
