Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Negara Gagal, Apa Kata Dipo Alam?  

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Quito -- Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan peringatan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat luar negeri tentang peringkat Indonesia sebagai negara gagal perlu ditelaah secara cermat dan objektif sehingga semua pihak, termasuk pejabat negara, tidak mudah menyatakan Indonesia negara gagal.

Dalam keterangannya pada wartawan di dalam pesawat saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Ekuador menuju Indonesia, Senin 25 Juni 2012, Dipo Alam mengatakan pandangan objektif itu dapat dilakukan dengan melihat sejumlah kenyataan bahwa ada perbaikan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga peningkatan peran Indonesia dalam kancah politik internasional.

"Masalah-masalah inilah saya ingin katakan bahwa memang ada kekurangan, tapi kalau kita mengonfirmasi fail state oleh pejabat negara, saya sangat sesalkanlah. Tapi ini memang hak mereka, ini demokrasi. Tapi saya menggunakan hak demokrasi saya juga saya menyangkal kalau ini disebut fail state. Ada yang telah kita capai maju bahwa nilai itu tidak A+ memang kita akui bahwa mungkin tahapannya B jauh lebih bagus," katanya.

Dipo mengungkapkan saat ini Indonesia jauh lebih maju. "Masalah kemiskinan berkurang, juga dengan IMF langsung bayar utang. Kita memberhentikan IGGI, bahkan belakangan IMF meminta meminjam ke kita yang sekarang sudah dijelaskan oleh presiden," kata Dipo Alam.

Ia juga menyesalkan adanya anggota DPR yang menilai dan mengkonfirmasi bahwa Indonesia memang saat ini menuju ke klasifikasi negara gagal.

"Presiden juga menjelaskan kita tidak menyangkal (ada kekurangan dalam pembangunan-red). Ada yang masih kurang, tapi kalau ada orang yang merasa bangga atas pengukuran oleh LSM asing ini saya menganggap dua hal. Bahkan ada anggota DPR juga yang mengakui kalau Indonesia adalah fail state. Ada beberapa anggota DPR saya dengar mengonfirmasikan fail state," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seskab menilai bila ada pihak yang senang dan membesar-besarkan pandangan mengenai negara gagal, tapi tidak memberikan solusi yang konstruktif dan nyata, hal itu sama saja dengan tidak berpihak pada kemajuan Indonesia.

Ia mengatakan memang ada beberapa kelemahan dalam upaya pembangunan, tapi hal yang penting dilakukan adalah memperbaiki kelemahan tersebut secara bersama-sama.

Dipo mengatakan selama kunjungan Prresiden ke KTT G-20 dan juga KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Jenairo sejumlah tokoh penting datang bertemu Presiden Yudhoyono antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Sekjen PBB Ban Ki-moon, menunjukkan bahwa Indonesia dianggap strategis dan penting dalam hubungan internasional.

WDA | ANT

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

2 September 2021

Seorang pendukung Imarah Islam Afghanistan mengibarkan bendera Taliban di Kabul, Afghanistan, 1 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?


Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

30 November 2019

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum,  menghadiri Silahturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jabar di Grand Inna Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Kabupaten  Sukabumi, Sabtu, 30 November 2019.
Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.


Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

11 Oktober 2017

Himalaya, Kerajaan Bhutan disebut sebagai salah satu negara paling indah. Awalnya wilayah ini hanya sebagai mitos, karena sangat sedikit yang mengetahui tempat ini. Pada tahun 1972, Raja Jigme Singye Wangchuck membuka wilayah ini untuk wisatawan, 10 Febru
Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.


Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

23 Agustus 2017

Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.


Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

24 Mei 2017

Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada
Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.


2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

22 Maret 2017

Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2014. Sidang ini merupakan sidang perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. TEMPO/Subekti.
2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.


Agus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk  

2 Februari 2017

Agus Pambagio. dok.TEMPO
Agus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk  

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.


Jokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara

24 Januari 2017

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyaksikan teater kebangsaan Tripikala: Tertawa Bersama Megawati dalam perayaan ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, TIM, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara

Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.


Rayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi

22 Oktober 2016

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi

Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.


Wiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?  

13 September 2016

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Wiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?  

Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.