Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masyarakat Makassar Kumpulkan Batu Bata untuk KPK

image-gnews
Sejumlah aktivis dan jurnalis menunjukkan batu bata sebagai simbol kepedulian Untuk pembangunan Gedung Baru KPK di Daeng Anas, Makassar, Jumat (29/6). Dukungan ini disampaikan dalam bentuk aksi
Sejumlah aktivis dan jurnalis menunjukkan batu bata sebagai simbol kepedulian Untuk pembangunan Gedung Baru KPK di Daeng Anas, Makassar, Jumat (29/6). Dukungan ini disampaikan dalam bentuk aksi "Sejuta Batu Bata untukPembangunan Gedung KPK, hal ini merupakan simbol kritikan terhadap kinerja DPR RI yang seolah tidak menyetujui rencana pembangunan gedung KPK dalampembahasan-pembahasannya. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Warga Makassar yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari profesional,  hukum, akademisi, dan mahasiswa, sepakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung. Pernyataan ini dibuat menyusul sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai menghambat pencairan anggaran pembangunan gedung baru KPK.

Aksi bertajuk "Batu Bata untuk Pembangunan Gedung KPK" itu dilakukan di Warung Kopi Anas, Makassar, Jumat, 29 Juni 2012 serta ditandai dengan penumpukan empat buah batu bata.

Bahkan gerakan itu siap mengerahkan semua kekuatan untuk membangun gedung di Kota Makassar. “Jika tidak mampu membangun kantor KPK di Jakarta, lebih bagus dibangun di Makassar,” kata koordinator Gerakan Rakyat Peduli KPK, Anwar Lasappa.

Gerakan mendukung KPK ini berlangsung di seluruh Indonesia. Jika di daerah lain, masyarakat mengumpulkan uang logam dengan tajuk “koin untuk KPK”, masyarakat Sulawesi Selatan justru memberikan dukungan dengan pengumpulan batu bata.

Menurut Anwar, bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan batu bata, dipersilakan datang ke posko di Jalan Cemara Blok C/2 Makassar. Target awal adalah satu juta batu bata. Bahan bangunan ini akan dikirim ke Jakarta dalam sebuah kontainer dengan kapal laut.

“Kami memilih menyumbangkan batu bata karena batu bata adalah salah satu material yang dibutuhkan untuk membangun gedung,” kata relawan Bahtiar Maddutuang. Gerakan ini hanya menerima sumbangan batu bata. Bagi warga yang memiliki uang, sebaiknya membeli batu bata lalu menyerahkannya ke posko KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bahtiar, usulan membangun gedung KPK di Makassar adalah alternatif terburuk jika tidak bisa dibangun di Jakarta. “Upaya ini akan kami lakukan jika DPR tidak mau mengeluarkan anggaran untuk KPK,” kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makasar ini.

IQBAL LUBIS | MUHAMMAD YUNUS

Berita Terkait
Jimly: Koin Gedung KPK Tamparan Keras bagi DPR

Gerindra: Tak Ada Alasan Tolak Anggaran Gedung KPK 

Datangi KPK, Hary Tanoe Irit Bicara

Lagi, Nazaruddin Diperiksa KPK untuk Angie

Hary Tanoe Janji Datang ke KPK Hari Ini  

FOTO:ICW Buka Posko Saweran Untuk Gedung Baru KPK

FOTO:Ramai-ramai Menyumbang KPK


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

6 Agustus 2021

Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan menghadiri peluncuran buku Nusantara Berkisah 2: Orang-orang Sakti karya S. Dian Andryanto di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2019. TEMPO/Fardi Bestari
BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

4 Mei 2019

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.


Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

18 Oktober 2018

Ilustrasi Gedung KPK
Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.


Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

18 Oktober 2018

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.


ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

17 Oktober 2018

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Peneliti LIPI Syamsudin Haris, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Pilpres 2019 di kantor ICW, Jakarta Selatan, 6 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.