Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Timor Tengah Utara Terancam Diulang

image-gnews
ANTARA/Rahmad
ANTARA/Rahmad
Iklan

TEMPO.CO, Kupang -Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar 11 Oktober 2010 lalu terancam diulang. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TTU, Fredi Meol dan Sijao Dominikus, Kamis, 5 Juli 2012.

Dalam surat putusan eksekusi yang ditandatangani Ketua PTUN Kupang, Gatot Supriyanto dan Panitera Marthen Yakob menyatakan akan melakukan tindakan dan melaporkan hasil pengawasan putusan ini ke Presiden dan DPR.

MA dalam putusannya memenangkan Edi Meol yang menggugat SK KPU No 18 dan 19 tentang penetapan calon kelapa daerah dan nomor urut pasangan calon. Putusan MA ini menguatkan putusan PTUN Kupang dan Surabaya yang juga memenangkan pasangan calon yang maju melalui jalur independen tersebut.

Humas PTUN Kupang, Anang Suseno Hadi mengatakan, PTUN Kupang telah mengeksekusi putusan MA yang memenangkan pasangan calon Bupati TTU Fredi Meol-Saijo Dominikus yang menggugat Surat Keputusan KPU TTU nomor 18 dan 19 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TTU periode 2010-2015 serta penetapan nomor urut calon. "Putusan ini tidak bisa langsung dieksekusi, karena masih ada proses lanjutan," katanya.

PTUN Kupang, menurut dia, akan mengambil langkah dengan melakukan koordinasi ke Pengadilan Tinggi, MA sampai Mendagri, jika KPU TTU tidak melaksanakan putusan itu. "Biasanya putusan eksekusi ini akan dilaksanakan oleh KPU setempat," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon Bupati TTU, Edi Meol mengatakan, dengan adanya eksekusi ini, maka hasil Pilkada TTU yang digelar pada 11 November itu dianggap ilegal, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. Karena dengan adanya putusan MA yang telah dieksekusi ini, maka seluruh keputusan KPU dianggap illegal termasuk penetapan calon terpilih. "KPU TTU harus menggelar Pilkada ulang, dan seluruh anggota KPU diganti, karena tidak independen," katanya.

Bahkan, Fredi beranggapan Pilkada TTU tidak pernah digelar, karena proses Pilkada yang dijalankan TTU illegal. "Kami menganggap, Pilkada TTU belum pernah digelar," katanya.

Diketahui, KPU TTU telah menetapkan pasangan calon Raymundus Fernandez dan Aloysius Kobes sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-2015 dan telah dilantik oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya berdasarkan surat keputusan Mendagri. Eksekusi Putusan MA ini dihadiri ratusan pendukung pasangan calon Fredi Meol-Saijo Dominikus yang mendatangi Pengadilan PTUN Kupang.

YOHANES SEO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.