Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipanggil Badan Kehormatan DPR, Zulkarnaen Bungkam  

image-gnews
Tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran Zulkarnaen Djabar (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus yang membelitnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
Tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran Zulkarnaen Djabar (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus yang membelitnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, tak mau berkomentar saat menjambangi ruang pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenakan batik merah muda berpadu krem, Zulkarnaen hanya tersenyum.

Zulkarnaen datang ke Gedung Nusantara II sekitar pukul 12.25 WIB. Saat datang, Zulkarnaen langsung menuju ruang pimpinan Komisi Agama. "Nanti, ya, nanti," ujar dia berkilah, Senin, 9 Juli 2012.

Sekitar pukul 13.30 WIB, politikus Golkar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran ini keluar dari ruang pimpinan Komisi menuju ruang pimpinan Badan Kehormatan.

Saat dicegat wartawan, dia tak menjawab satu pun pertanyaan. Juru bicara Zulkarnaen, Muhammad Ismail, meminta para juru warta tidak mendesak bosnya. "Nanti akan diberi kesempatan setelah bertemu Badan Kehormatan," ujar Ismail.

Zulkarnaen bersama putranya, Dendy Prasetya, diduga melakukan pengaturan pemenangan tender proyek pengadaan Al-Quran di Departemen Agama. Ia juga diduga menerima suap Rp 4 miliar.

Pemanggilan Zulkarnaen semula dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan Badan akan meminta klarifikasi dari anggota Fraksi Partai Golkar soal dugaan suap yang dilakukan. "Kami ingin mendengar keterangan langsung dari dia," kata Siswono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Materi pemeriksaan nanti seputar keterlibatan Zulkarnaen dalam proyek di Kementerian Agama berbiaya ratusan miliar. BK juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran etika Dewan yang dilakukan oleh Zulkarnaen.

Mengenai dugaan korupsi ini, pekan lalu, Zulkarnaen telah melakukan konferensi pers. Meski tak mengakui tudingan padanya, Zulkarnaen telah menyampaikan permintaan maaf kepada Golkar dan DPR. Namun dia menolak meminta maaf kepada publik karena perbuatannya. "Mengenai materi nanti, akan saya sampaikan di KPK."

IRA GUSLINA SUFA

Berita terpopuler lainnya:
Partikel Tuhan dan Kiamat

Ada Lebih dari Satu Partikel Tuhan?

Pertama dalam Sejarah AS Senator Gay Menikah

Cerita Blak-Blakan Mantan Manajer Tom Cruise

Putri Kerajaan Arab Saudi Minta Suaka ke Inggris

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Begini Seluk Beluk Percetakan Al Quran di Indonesia

18 April 2022

Pekerja mengganti plat lembar Al-Quran dipercetakan jalan Panggung, Surabaya, Rabu (27/7). Menjelang bulan suci Ramadhan sejumlah percetakan Al-Quran mengalami lonjakan produksi akibat tingginya pesanan dari sejumlah kota di Jawa Timur, Kalimantan, serta Malaysia dan Singapura. TEMPO/Fully Syafi
Begini Seluk Beluk Percetakan Al Quran di Indonesia

Selain Unit Percetakan Al Quran Wamenag juga mendorong UPQ menjadi destinasi wisata religi, pusat penerbitan dan percetakan buku-buku keislaman.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.