TEMPO.CO, Jakarta - Proyek prestisius pembangunan Jembatan Selat Sunda terus menjadi sumber keributan. Setelah dua menteri di kabinet Presiden Yudhoyono dikabarkan bertikai soal jaminan pemerintah, kali ini muncul suara agar pemerintah mengambil alih proses studi kelayakan proyek besar ini.
“Sebaiknya, studi kelayakan memang tidak dikerjakan pihak swasta,” kata Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesika, Sudarto, Ahad 8 Juli 2012 ini. “Anggarannya sudah dari pemerintah, ya sekalian saja pemerintah yang melaksanakan,” katanya lagi.
Sudarto khawatir, jika studi kelayakan proyek raksasa ini dilakukan pihak swasta, maka akan ada rekayasa sejumlah aspek. Pasalnya, kata dia, orientasi pihak swasta tentu saja akan mengarah pada upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya. c ujar Sudarto menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dikabarkan bersikeras merevisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Dia mengusulkan agar pasal soal studi kelayakan pembangunan megaproyek tersebut diubah.
ISTMAN MP