Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hatta Teken Revisi Perpres Selat Sunda  

image-gnews
Jembatan Selat Sunda
Jembatan Selat Sunda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Peraturan Presiden tentang Pembangunan Jembatan Selat Sunda akan segera dibahas. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setuju membahas ulang perpres yang dibuat 2 Desember lalu. “Sudah saya paraf,” katanya di Jakarta, Selasa 10 Juli 2012.

Menurut Hatta, pada pembahasan awal perpres ini, pemerintah sepakat mendesain pelaksanaan studi kelayakan jembatan tidak menggunakan kas negara.

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2011, pemerintah menunjuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pelaksana studi dengan jaminan anggaran negara jika proyek batal. Belakangan Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak setuju dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengambil alih pelaksanaan studi alias pelaksanaan studi dibiayai anggaran negara.

Hatta memahami kekhawatiran Agus. Namun, bukan berarti usulan Menkeu diterima sepenuhnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menilai usulan Agus perlu diuji publik. "Kita lihat tanggapan DPR dan masyarakat. Yang penting akuntabilitas jelas," ujarnya.

Polemik studi kelayakan pembangunan jembatan senilai Rp 150 triliun ini berawal dari surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengambil alih studi kelayakan hingga proses lelang. Surat itu bagian dari revisi perpres. Kementerian Perekonomian sempat meradang dengan sikap Menteri Keuangan. “Kesannya pemerintah tidak hati-hati,” kata Lucky Eko, Deputi Infrastuktur Kementerian Perekonomian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usaha Menteri Keuangan juga bakal alot. Pasalnya, Gubernur Banten dan Lampung menolak revis peraturan presiden tersebut. Kedua gubernur memiliki masing-masing saham sebesar 2,5 persen pada konsorsium melalui badan usaha milik daerah. Sisa saham, yaitu 95 persen dikuasai oleh Grup Artha Graha milik Tommy Winata.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terkait:
Pemerintah Diminta Ambil Alih Jembatan Selat Sunda
Menteri Keuangan Ngotot Revisi Perpres Selat Sunda
Proyek Jembatan Selat Sunda Diprediksi Molor

Perpres Jembatan Selat Sunda yang Wajib Direvisi 

Banyuwangi Desak Pembangunan Jembatan Selat Bali 

Proyek Jembatan Selat Sunda Tunggu Studi Kelayakan 

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Terancam Mundur


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Anak Politisi Raup Suara Tinggi di Pileg 2024, Ada Anak Puan Maharani hingga Setya Novanto

35 hari lalu

Puqn Maharani dan putrinya, Pinka Hapsari saat hendak menghadiri wisuda. Foto: Instagram Puan Maharani.
5 Anak Politisi Raup Suara Tinggi di Pileg 2024, Ada Anak Puan Maharani hingga Setya Novanto

Siapa saja anak dari politisi dan pejabat yang turut maju dalam Pileg 2024 dan berapa perolehan suaranya?


Rasyid Rajasa Diprediksi Lolos ke Senayan, Berikut Kasus Kecelakaan 11 Tahun Lalu Melibatkannya

38 hari lalu

Rasyid Amrullah Rajasa. TEMPO/Tony Hartawan
Rasyid Rajasa Diprediksi Lolos ke Senayan, Berikut Kasus Kecelakaan 11 Tahun Lalu Melibatkannya

Rasyid Rajasa sempat terlibat kecelakaan yang menewaskan dua korban, kemudian dinyatakan bebas. Kini, ia diprediksi lolos ke Senayan jadi anggota DPR.


Hatta Rajasa, Dulu Jadi Cawapres Prabowo Kini Bantu Tim Pemenangan

10 November 2023

Aliya Rajasa bersama ayahnya, Hatta Rajasa. Foto: Instagram/@ruby_26
Hatta Rajasa, Dulu Jadi Cawapres Prabowo Kini Bantu Tim Pemenangan

Hatta Rajasa kini menjadi salah satu politkus yang masuk dalam pengurus Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.