Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Studi Banding Camat se-Kabupaten Subang ke Bali Dikecam

image-gnews
Sejumlah masa yang tergabung dalam Masyarakat Subang-Bandung Sadar Hukum berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Selasa (28/2). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sejumlah masa yang tergabung dalam Masyarakat Subang-Bandung Sadar Hukum berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Selasa (28/2). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Subang - Para camat se-Kabupaten Subang, Jawa Barat, ramai-ramai "pelesiran" ke Kabupaten Badung, Bali. Para camat ini beralasan mereka pergi ke Bali untuk studi persiapan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi pajak daerah.

Namun keberangkatan mereka mendapat kecaman dari sejumlah elemen masyarakat. "Tak sepatutnya para camat meninggalkan tugas intinya, yakni melayani masyarakat," kata Dase, Ketua Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Subang (Ganas), Rabu, 11 Juli 2012.

Informasi yang diterima Dase, 30 camat, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ahmad Sobari dan Asisten I Bidang Pemerintahan Saad Abdul Ghani akan berada di kota Badung selama tiga hari. Rombongan muhibah para camat tersebut dipimpin langsung Pelaksana Tugas Bupati Ojang Sohandi disertai para anggota Muspida Kabupaten Subang.

Menurut Dase, studi tentang persiapan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah itu sebetulnya cukup dilakukan oleh pimpinan dinas teknis terkait, seperti Kepala DPKAD dan Asda I Bidang Pemerintahan.

"Supaya lebih efesien dan efektif. Kalau rombongan besar seperti itu kesannya kan mau jalan-jalan," ujar Dase. Ia pun mempertanyakan asal alokasi dana yang digunakan buat studi banding para camat tersebut.

Ojang Sohandi, Plt. Bupati Subang, mengatakan studi persiapan pelimpahan PBB menjadi pajak daerah itu sangat penting diketahui dan dimenegerti para camat.

"Terutama dalam sistem pengelolaan insentifnya agar tidak menabrak aturan main," kata Ojang. Ia menegaskan dana yang digunakan untuk studi banding ke Bali diambil dari insentif PBB untuk para camat. "Rencana studi ini sudah direncanakan tiga tahun lalu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ojang menuturkan, ke depan, ketika pengelolaan PBB sudah dilaksanakan oleh Pemkab Subang langsung, tidak akan ada lagi insentif buat para camat. "Tapi, insentif itu akan diubah dan diarahkan untuk dibelikan kendaraan operasional buat desa yang paling awal melunasinya," tutur Ojang.

Mohamad Noor Wibowo, anggota DPRD Subang, tidak mempermasalahkan ihwal pelesir para camat ke Bali itu. Menurut dia, studi banding tersebut sebagai ikhtiar Plt. Bupati Ojang untuk melakukan penyegaran terhadap pola pikir para camat.

"Selama ini kan pengelolaan dana insentif PBB itu tidak transparan, sehingga akhirnya menuai masalah dan membuat mantan Bupati Eep terjerembap dalam kasus pidana korupsi dan akhirnya dihukum lima tahun penjara," ujar Noor wibowo.

NANANG SUTISNA


Iklan

PNS


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Polisi Buktikan Kecurangan di SPBU
Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

Berita terkini bisnis pada Rabu petang, 27 Maret 2024, dimulai dari cerita mantan pengelola pom bensin soal tuyul SPBU.


Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim

1 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim

Jokowi mengungkapkan sekitar 12 tower hunian bagi PNS/ASN di IKN dijadwalkan akan selesai pada Juli mendatang.


PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

Tempat tinggal ASN dan PNS di IKN berupa apartemen dengan tiga kamar. Ada 12 tower yang selesai pada Juli nanti.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

4 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Kapan cairnya dan berapa besarannya?


73 Tahun Sejarah THR, Pertama Kali Digagas Soekiman Wirjosandjojo dengan Uang Rp125-Rp200 dan Beras

8 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
73 Tahun Sejarah THR, Pertama Kali Digagas Soekiman Wirjosandjojo dengan Uang Rp125-Rp200 dan Beras

Soekiman Wirjosandjojo saat 1951 menjabat sebagai Perdana Menteri menerapkan THR [ertama kali, PNS diberi antara Rp 125-Rp200 dan beras.


MA Aktifkan Kembali Status PNS Hakim Danu Arman Setelah Terjerat Kasus Narkoba, Ini Profilnya

12 hari lalu

Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung menggelar sidang kasus hakim pemakai narkoba dengan terlapor hakim Danu Arman di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (18/7/2023). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
MA Aktifkan Kembali Status PNS Hakim Danu Arman Setelah Terjerat Kasus Narkoba, Ini Profilnya

Mahkamah Agung (MA) aktifkan kembali status PNS hakim Danu Arman yang pernah kedapatan gunakan narkoba di ruang kerjanya di PN Rangkasbitung


Ini Alasan KPK Tahan 15 Pegawai Tersangka Pungli di Rutan Polda Metro Jaya

13 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ini Alasan KPK Tahan 15 Pegawai Tersangka Pungli di Rutan Polda Metro Jaya

KPK menahan 15 tersangka di Rutan Polda Metro Jaya karena persoalan psikologis, sebab Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi terkesan masih punya pengaruh.