Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman: Anggota Dewan Jadi Calo Siswa Baru  

image-gnews
Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana saat acara penandatanganan kesepakatan bersama di Mabes Polri, Jakarta, (26/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana saat acara penandatanganan kesepakatan bersama di Mabes Polri, Jakarta, (26/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menemukan ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menjadi makelar penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012. Temuan itu diperoleh Ombudsman dari laporan masyarakat ke pos pengaduan proses seleksi siswa baru yang dibuka sejak 25 Juni lalu.

Asisten Ombudsman, Naksya Larasati, mengatakan pihaknya menemukan ada empat anggota DPRD dan tiga anggota dinas Bandung yang menitipkan calon siswa ke sekolah. "Oknum itu bisa diberi tanda kutip sebagai calo," kata Naksya dalam keterangan pers di kantor Ombudsman RI, Kamis, 12 Juli 2012.

Keempat anggota dewan itu adalah DR dan TDQ dari Partai Demokrat, ATN Nugraha dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan seorang lagi yang identitasnya belum bisa diungkap Ombudsman karena masih perlu verifikasi. Adapun pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung yang diketahui menitipkan siswa berinisial A.

Dalam dokumen yang dimiliki Ombudsman, A mengajukan surat permohonan ke SMA Negeri 12 Bandung agar menerima AW sebagai siswa sekolah tersebut. Pada sekolah yang sama, TDQ menyodorkan surat permohonan agar menerima anak berinisial SAHL sebagai siswa. Surat TDQ bahkan menggunakan kop DPRD Kota Bandung. Dalam suratnya, TDQ mengaku sebagai pelaksana harian Badan Anggaran DPRD.

Menurut Naksya, siswa titipan itu sebelumnya sudah dinyatakan tidak diterima dalam jalur seleksi secara online. Namun setelah ada campur tangan anggota Dewan, mereka berhasil menjadi siswa di sekolah yang diinginkan. "Yang menjadi catatan kami adalah penggunaan kop DPRD. Seharusnya kan itu tidak dibawa-bawa," ujarnya.

Penelusuran Ombudsman, total ada dua belas siswa yang dititipkan empat anggota Dewan. Namun dari dua belas itu hanya lima yang diterima sebagai siswa SMAN 12 Bandung. Kedua belas nama siswa itu, setelah diverifikasi Ombudsman, ternyata tidak ada hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan.

Naksya menuturkan pihaknya mendapat temuan tersebut dari Koalisi Pendidikan Kota Bandung dan Kepala Sekolah SMAN 12 Bandung Hartono. Rencananya KPKB akan melaporkan ulah anggota Dewan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung. "Kami minta ke BK agar mereka diproses. Nanti KPKB yang akan melaporkannya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pos pengaduan proses seleksi penerimaan siswa baru dan mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2012 dibentuk lantaran proses seleksi rawan penyimpangan. Anggota Ombudsman RI yang menangani bidang pendidikan, Budi Santoso, mengatakan lembaganya berhak mengawasi upaya pemerintah menyediakan pendidikan berkualitas.

Ia menjelaskan pos pengaduan dibuka di tujuh daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun Indonesia Corruption Watch membantu dengan membuka pos serupa di 35 jaringannya, termasuk Jakarta. "ICW menerima pengaduan dari penerimaan siswa baru dan juga penerimaan mahasiswa baru," kata peneliti ICW, Febri Hendri.

Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk ICW, menampung sejumlah aduan masyarakat dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Misalnya, kasus dugaan suap yang diduga melibatkan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 dan SMAN 4 Pamekasan, Jawa Timur.

Selain itu, Koalisi mendapat laporan ada 276 siswa "titipan" di SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, dan SMAN 5 Medan. Juga aduan adanya pungutan seperti uang gedung ataupun uang pangkal di sejumlah sekolah senilai Rp 100 ribu hingga Rp 1,4 juta.

ISMA SAVITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

26 hari lalu

Puluhan siswa dan keluarga beserta relawan melakukan unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.


Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

36 hari lalu

Masalah Berulang PPDB Sistem Zonasi
Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.


Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

11 Januari 2024

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.


10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

4 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.


10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

3 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi


Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

4 Desember 2023

Bryan Herdianto, siswa SMAS Kanisius DKI Jakarta peraih medali perunggu pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) Polandia 2023 menjadi petugas penjaga teleskop saat pengamatan Blue Moon di Planetarium Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur
Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.


Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

20 Oktober 2023

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia


Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

30 September 2023

Polresta Bogor Kota mengumumkan lima tersangka pemalsuan Kartu Keluarga untuk PPDB 2023 di Kota Bogor, Jumat 29 September 2023.  Di antara kelimanya adalah pegawai honorer kelurahan. Tempo/M. Sidik Permana
Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

17 September 2023

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.


Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

17 September 2023

Sejumlah wali murid bersama massa yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar melakukan aksi Ngaruwat Massal PPDB 2023 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023. Aksi itu diikuti para orang tua yang kesulitan memasukan anaknya ke sekolah negeri akibat sistem zonasi dan dugaan kecurangan pada PPDB 2023. TEMPO/Prima Mulia
Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

Penyimpangan terbanyak dalam seleksi PPDB adalah manipulasi kartu keluarga (KK).