Lampung dan Banten Diminta Belajar dari Kalteng

Lampung dan Banten Diminta Belajar dari Kalteng

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikuti rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta pemrakarsa proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda belajar dari pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun megaproyek rel kereta api di sana.

“Di Kalimantan juga proyek public-private partnerships, tapi transparansi dan good governance-nya dijaga betul,” kata Menteri Agus, Rabu, 11 Juli 2012. Kamis ini, Agus akan menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau langsung proyek rel kereta api pertama di bumi Kalimantan itu. Rel sepanjang 185 kilometer itu bernilai US$ 2,5 miliar (lebih dari Rp 20 triliun).

Pemrakarsa Jembatan Selat Sunda adalah taipan terkenal Tommy Winata. Dia menggandeng Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung membentuk PT Graha Banten Lampung Sejahtera. Perusahaan Tommy, Artha Graha, memegang saham mayoritas dalam perusahaan patungan itu.

PT Graha sebenarnya sudah mengantongi peraturan Presiden yang memberi mereka mandat melakukan studi kelayakan. Tapi Menteri Keuangan minta Presiden Yudhoyono merevisi peraturan yang dinilai kurang melindungi kepentingan pemerintah itu.

Agus Marto minta agar pemerintah saja yang membiayai studi kelayakan agar hasilnya bisa lebih netral dari kepentingan swasta. Studi kelayakan ini jadi rebutan karena kelak bakal jadi basis untuk pelaksanaan tender. PT Graha sendiri sudah menyatakan niatnya untuk ikut dalam tender proyek senilai Rp 150 triliun tersebut. Dikhawatirkan jika PT Graha mengerjakan studi kelayakan serta ikut tender pengerjaan, maka tender megaproyek ini tidak berjalan adil dan transparan.

Langkah Menteri Keuangan ini dikritik keras Gubernur Banten dan Lampung. Kedua gubernur ini ngotot minta pemerintah menunjuk perusahaan Tommy Winata untuk mengerjakan dan membiayai studi kelayakan proyek.

“Saya tidak mau komentar dulu,” kata Menteri Agus ketika ditanya soal protes dua gubernur itu. Di banyak negara, proyek public-private partnerships mensyaratkan desain proyek yang jelas dan terperinci sampai ke tahapan teknis operasional. Biasanya desain ini disiapkan dulu oleh pemerintah sedetail mungkin sebelum pengerjaan dan pembiayaannya diserahkan kepada swasta.

GUSTIDHA BUDIARTIE


Komentar (6)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
sama sekali gak nyambung nih orang ya? apa gak bisa baca? isi artikel nya apa komentarnya apa? kok tiba tiba menghina lulusan ITB. emang apa hubungannya dengan lulusan ITB padahal UNILA yang digandeng TW buat study lha kok ITB dibawa bawa? dasar ngawur nih orang
0
0
khusus tanggapan untuk Agil; apa hubungannya dengan engineer lulusan ITB? kayaknya ente gak nyambung deh komentarnya asal jeblug alias asbun. kok dibaca baca di artikel nya gak ada sama sekali hubungan dengan engineer lulusan ITB tiba tiba komen begitu? aneh nih orang
0
0
Sabarlah Bpk Gubernur & Ibu Gubernur.Bilamana ingin pembangunan JSS yg transparan dan bersih dari unsur dan yang lain lain. Keinginan Bpk & Ibu adalah wujud keinginan kami sebagai masyarakat Indonesia. Tapi tetap hati hati, kalau nanti terlaksana dng mengikuti peraturan yg telah ditentukan. Proyek JSS berhasil dibangun, Rakyat senang Ibu & Bpk hidup tenang, tdk takut dipolitisi sepanjang hidup.....enaaakkan.Wass
0
0
Cuma satu menteri yg melek, lainnya membebek pengusaha. Para tukang insinyur lulusan itb itu taunya cuma teknis aja, mikir dong dampak jangka panjangnya!!!
0
0
Bravo Menkeu !!! karena sudah memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dan bernyali berseberangan dengan TW, yang selain akan melakukan studi kelayakan sekaligus juga mau ikut tender pengerjaan jembatan tsb. Kalau pembuat studi kelayakan juga ikut tender juga bagaimana akan terjadi fair play ??? Pasti akan terjadi kekisruan dan mengundang protes keras dari peserta tender International lainnya. Untuk fair play memang seharusnya FS dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Gub Lampung dan Banten ikut menikmati retribusi toll saja ,jangan membela kepentingan swasta dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia.
Selanjutnya
Wajib Baca!
X