Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bergaji Rp 25 Juta, Anggota Dewan Kehabisan Uang

image-gnews
TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Istajib, mengaku dirinya menerima gaji dan tunjangan antara Rp 20-25 juta setiap bulannya. Namun, pendapatannya tersebut tetap tak tersisa untuk bisa ditabung. “Gaji dan tunjangan Rp 20-25 juta itu terus menerus bablas. Di dompet selalu habis,” kata Istajib kepada para wartawan, Sabtu, 21 Juli 2012.

Pemicunya, menurut Istajib, gaji itu selalu habis  disumbangkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. “Uang itu untuk kepentingan ke bawah. Masyarakat merasa dulu mendukung, maka mereka kemudian minta kepada saya,” kata Istajib. Di tingkat masyarakat, kata dia, sikap pragmatisme masyarakat sudah sedemikian tinggi.

Istajib mengaku tak pernah memberikan gaji kepada istrinya. “Kebetulan, istri saya sudah punya pekerjaan sendiri,” katanya. Gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang ia terima tiap bulan sekitar Rp 18 juta. Jika ditambah dengan sisa-sisa lumsum saat melakukan kunjungan kerja, pendapatan tiap bulannya sekitar Rp 25 juta. Pendapatan itu termasuk honor saat menjadi panitia khusus (pansus) DPRD Jawa Tengah.

Namun, Istajib mengaku gaji dan tunjangan hingga Rp 25 juta yang diterima tidak mencukupi jika dibandingkan dengan gaji yang ia terima pada saat menjadi anggita DPRD periode 1997. Saat menjadi anggota DPRD periode 1997-1999 itu, Istajib menuturkan hanya menerima gaji Rp 3 juta tiap bulan. Meski gaji saat itu kecil ternyata kondisi psikologisnya bisa lebih tenang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Istajib, pangkal masalahnya ada di sistem pemilihan legislatif. Sistem nomor urut dalam pileg mengakibatkan semua calon berlomba-lomba menarik simpati dari pemilih. Parahnya, simpati itu timbul akibat jorjoran politik uang. “Siapa yang punya kapital besar bisa terpilih,” kata dia.

Pada saat yang sama, idealisme masyarakat juga menurun. Karena pada saat pencalonan menghabiskan duit besar, maka tak semua anggota DPRD memiliki kualitas baik. "Nggak semua anggota DPRD baik. Ada pula yang gragas (rakus),” kata Istajib.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017


Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Ilustrasi wanita menghitung uang. shutterstock.com
Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.


Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 23 April 2015. Dalam rapat tersebut Ahok menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'


Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Seno Samudro (tengah) dan Said Hidayat (keempat kanan) berorasi didepan pendukungnya saat kegiatan kampanye terbuka di Stadion Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO
Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?


Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Ratusan guru dari Forum Guru PAUD Bandung mengacungkan poster saat unjuk rasa di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, 15 Februari 2016. TEMPO/Prima Mulia
Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.


Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.


Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.


Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Kantor DPRD Bone. Bonekab.go.id
Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.


Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Sri Sultan HB X mendengarkan pertanyaan dari salah satu masyarakat yang menjadi tamu undangan pada audiensi dan penjelasan isi Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sri Sultan HB X menjelaskan serta meluruskan kelima point dari Sabda Raja yang disampaikan akhir April 2015. TEMPO/Pius Erlangga.
Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.


DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.