Yogyakarta Kekurangan Pegawai Negeri

Yogyakarta Kekurangan Pegawai Negeri

TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kekurangan pegawai negeri untuk sejumlah formasi dengan kompetensi khusus. Meskipun begitu, Pemerintah DIY tak akan merekrut calon pegawai negeri sipil akibat terhadang kebijakan moratorium pegawai negeri dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Agus Supriyanto, menyatakan di dalam lingkup pemerintah Provinsi DIY, masih ada kekurangan dan kelebihan dengan kompetensi khusus. Jumlah kekurangan saat ini sekitar 500 pegawai.

Kekurangan itu paling banyak pada kompetensi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Di lain pihak, total jumlah pegawai negeri di DIY saat ini adalah 7.259 orang.

"Kami setiap tahun mengajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tambahan formasi dengan rekrutmen calon PNS. Tapi dengan adanya moratorium, hal itu tak mungkin dilakukan," kata Agus setelah memberikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri di Bangsal Wiyata Praja Kepatihan, Selasa, 24 Juli 2012.

Pemerintah DIY, kata dia, tak ingin mengikuti sejumlah daerah yang tetap merekrut pegawai negeri meskipun terkena moratorium. "Jika merekrut, sama halnya menentang surat keputusan bersama tiga menteri yang menyatakan sampai 2012 tidak ada rekrutmen PNS. Kami tak mau," kata dia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pekan ini mengumumkan 23 instansi pemerintah setingkat kementerian dan 25 pemerintah daerah membuka kesempatan untuk rekrutmen calon pegawai negeri. Namun DIY tidak mendapatkan jatah formasi pegawai negeri baru.

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga ini, Pemerintah DIY melakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. "Kami juga tidak bisa menerima tenaga honorer lagi," kata dia.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY, Arif Hartanto, menyatakan, berdasarkan hasil rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah, pemerintah provinsi didorong untuk mengajukan usulan ke pemerintah pusat supaya bisa merekrut calon pegawai negeri baru.

Namun kriteria dan seleksinya ketat. "Harus cermat agar sesuai kebutuhan. Utamanya tenaga pengajar dan paramedis yang masih banyak mengalami kekurangan," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Sambut Serangan @triomacan2000 dengan Tertawa
Miranda Tetap Gaya dengan Baju Tahanan

Sebulan Lebih Penulis Skandal Lapindo Belum Ketemu

Kehilangan Pekerjaan Gara-gara Foto di Facebook

Soal Masa Jabatan? Ahok Tangkis @TrioMacan2000

Israel Siap Perang Terbuka dengan Iran

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X