Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Emir Moeis Lima Kali Lolos Jerat Hukum  

image-gnews
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Emir Moeis berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemeriksaan di Jakarta, Jumat (4/5). Tempo/Dhemas Reviyanto
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Emir Moeis berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemeriksaan di Jakarta, Jumat (4/5). Tempo/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum menjabat menjadi anggota DPR sejak 1999, Emir Moeis dikenal sebagai dosen di Universitas Indonesia.

Pada awal reformasi, sebelum terpilih menjadi anggota DPR, Emir pernah melakukan gebrakan. Ketika itu, bersama Forum Komunikasi Staf Pengajar Perguruan Tinggi se-Jakarta mengusulkan agar ABRI tidak lagi duduk di DPR.

Sekitar 20-an staf pengajar menghadap DPR dengan dipimpin Emir dan diterima oleh Soerjadi Soedirdja, Sutiyoso, Jusuf Kalla, Teuku Hamid. Sejak masuk DPR, ia melesat menjadi politikus ulung.

Karier politiknya kerap bersinggungan dengan ranah hukum, tapi dia selalu lolos. Berikut beberapa kasus yang diduga melibatkan Emir.

CEK PELAWAT
Pada 8 Juni 2004, Miranda terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Esok harinya, Emir menerima cek dari Dudhie Makmum Murod.

Pada hari itu juga ia mengembalikan uang tersebut ke ruang Fraksi PDIP. Kepada koleganya Panda Nababan, Emir mengatakan, "Gua enggak mau terima duit-duit dari Miranda."

Dua hari kemudian ia kembali menerima cek Rp 200 juta dari Panda. Cek kali ini diaku Panda dari konstituen. Beberapa hari kemudian Emir baru mengetahui cek tersebut sama seperti yang diberikan Dudhie.

Ketika menjadi saksi untuk terdakwa Dudhie Makmun Murod, Emir mengakui pembagian cek dilakukan di ruangannya. "Pembagian cek dibagikan di ruang kelompok fraksi, tapi karena saya selaku Ketua Poksi PDIP di Komisi IX saat itu, wajar saja kalau ruang itu juga disebut ruangan saya," kata Emir, 5 April 2010.

REKENING CENTURY
Sejak tahun 2004 Emir tercatat sebagai nasabah Bank Century.

Menurut data PPATK, tercatat ada 137 setoran valuta asing ke rekening Emir yang mencurigakan. Di antaranya, selama periode 2007-2008, terdapat transaksi valas atas nama Emir dengan jumlah masuk US$ 337.092. Sedangkan jumlah keluar terdapat transaksi sebesar US$ 338.629. Kemudian pada 2008, yaitu pada 5 Maret, 16 Mei, dan 17 Juli, terdapat pengiriman untuk Suherman, Asep, dan Stefannie sebesar US$ 217.400

Periode April 2008 dan Juli 2008, terjadi penitipan uang milik Emir di Century sebesar Rp 5 miliar dari sekretaris Nirwan Bakrie. Kemudian terdapat juga pembayaran kartu kredit hingga puluhan juta untuk Citibank dan BII.

Menurut Emir, kasusnya dipolitisasi. “Saya melihat ini ranah politik. Saya orang politik. Jadi bisa saja ini terjadi,” katanya.

Ia juga mengaku anaknya Armand Omar Moeis juga memiliki rekening di Century. “Dia sudah dewasa, jadi hak dia untuk berbisnis dan memilih bank,” kata Emir, 16 Februari 2010.

Dua kubu di DPR, Fraksi Demokrat dan PDIP, sepakat untuk tidak mengutak-atik temuan PPATK tersebut. Audit forensik BPK pun menemukan aliran uang dari Dewi Tantular sebesar US$ 392 ribu pada 2008 sebelum Century disuntik modal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DUGAAN KORUPSI ALAT KESEHATAN
Kali ini Emir Moeis disebut-sebut dalam kasus di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra). Pada November 2006, Kemenkokesra menunjuk langsung langsung PT Bersaudara sebagai pelaksana proyek alat kesehatan penanggulangan flu burung senilai Rp 98,6 miliar.

Pada Desember 2006-Januari 2007, Riza Husni Muhammad, salah satu petinggi PT Bersaudara, menyerahkan Mandiri Traveler's Cheque (MTC) kepada Sekretaris Kemenkokesra Soetedjo Yuwono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Berdasarkan surat dakwaan, Soetedjo juga menyerahkan MTC ke enam anggota DPR, termasuk Emir. Menurut Soetedjo, politikus PDI Perjuangan itu menerima MTC senilai cek pelawat senilai Ro 200 juta.

Emir membantah tudingan tersebut. “Saya tidak pernah menerima apa pun dari Pak Soetedjo atau yang berkaitan dengan Departemen Kesehatan,” kata Emir pada 14 Juni 2011.

KASUS PLTS NAZARUDDIN
Mindo Rosalina dalam pemeriksaan menyebut adanya aliran dana dari proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. "Saya ditanyai soal peran DPR. Memang ada dana ke sana," kata Rosalina.

Rosa mengatakan KPK menanyai dirinya soal peran politikus Partai Demokrat, Jhonni Allen Marbun, dan politikus PDIP Emir Moeis. "Saya jelaskan tentang mereka," kata Rosalina tanpa memerinci peran kedua politikus itu.

Proyek sendiri PLTS dimenangi PT Alfindo Nuratama Perkasa dan disubkontrakkan kepada PT Sundaya. Emir pernah dipanggil KPK pada 20 April 2012 namun tidak memenuhi panggilan tersebut.

KASUS STPI CURUG
Gresnews pernah melansir catatan keuangan PT Anugrah pada Januari 2008. Di dalamnya tertera pemberian uang ratusan juta rupiah untuk Jhonny Allen Marbun (Partai Demokrat) dan Ezedrik Emir Moeis (PDI Perjuangan).

Tercatat transaksi itu berkaitan dengan proyek di Kementerian Perhubungan. Tertulis di Laporan Keuangan untuk Emir sebesar "US$ $45.000 x Rp.9.390 untuk Pak Emir Proy Dishub".

Laporan keuangan tersebut dibuat oleh Mindo Rosalina Manulang sebagai kasir dan ditandatangani Nazaruddin. Diduga proyek tersebut merupakan pengadaan 18 unit pesawat latih dan 2 unit simulator Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug tahun 2008

EVAN | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO

Berita terkait:
Dicekal, Emir Moeis Akan Meminta Bantuan Partai
Anggota DPR Emir Moeis Tersangka Kasus PLTU 

Emir Moeis Bantah Terlibat di Kasus PLTU Lampung

TK: Kasus Emir Moeis Tak Akan Usik PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

2 jam lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

9 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

11 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

14 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

17 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

18 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.


DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

20 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Kresno/nr
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.


Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

21 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.