TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu dekat akan menerapkan manajemen lalu lintas baru untuk mengatasi masalah kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan di ruas jalan utama.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika DIY Tjipto Haribawa mengatakan pemerintah DIY bersama Kementerian Perhubungan RI telah membahas rencana tersebut untuk menata transportasi publik agar bisa mengurangi pengguna kendaraan pribadi.
“Untuk jangka pendek, yang pertama kami lakukan adalah manajemen lalu lintas untuk mendorong penggunaan kendaraan umum,” kata Tjipto seusai pertemuan dengan Kementerian Perhubungan RI dan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Senin, 30 Juli 2012.
Manajemen lalu lintas yang diterapkan akan difokuskan di dalam Kota Yogya dulu, kemudian bertahap di kabupaten sekitar, khususnya Sleman dan Bantul. Manajemen baru yang diterapkan itu antara lain mengelola simpang, pengaturan jalan satu arah dan dua arah, serta penambahan markah dan rambu. Kemudian mencari alternatif jalan untuk mengurangi beban jalan-jalan yang saat ini padat.
Tjipto mengakui satu upaya tidak cukup untuk mengurai kemacetan yang belakangan semakin membayangi Yogya, terlebih dengan bertambahnya jumlah pengguna kendaraan, khususnya sepeda motor. “Harus dibarengi pembangunan infrastruktur dan perbaikan transportasi umum,” katanya.
Fokus lain, yaitu memperbaiki transportasi umum, dinilai efektif untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi. "Kalau 20 persen pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, sangat lumayan berkurang," kata dia yang menargetkan transportasi publik di DIY hanya Bus Rapid Transport (BRT) atau Trans Jogja.
Untuk jangka panjang, agar BRT sebagai transportasi umum utama, dia menargetkan pembukaan sembilan jalur baru pada 2017 yang dilakukan secara bertahap. Saat ini, baru ada tiga jalur karena keterbatasan armada yang hanya ada 54 bus. "Trans Jogja itu rekomendasinya sembilan jalur dengan kebutuhan 226 bus," katanya.
Pengamat transportasi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Lilik Wachid Budi Susilo, menilai manajemen lalu lintas menjadi langkah tepat mengatasi kemacetan jangka pendek. Namun dia juga menuturkan bahwa kebijakan mendesak untuk mengurai kemacetan adalah mengajarkan masyarakat memilih kendaraan umum. “Jangan malah menyediakan fasilitas,” katanya.
Dengan melakukan manajemen lalu lintas yang berbasis pada layanan transportasi umum, Lilik menilai hal itu akan menjadi solusi di masa datang. “Konektivitas transportasi umum yang memberi pilihan kepada warga. Itu yang penting,” kata dia.
Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan, Joko Sasono, membenarkan bahwa pemerintah akan mengedepankan pelayanan angkutan umum, tapi juga memberikan ruang bagi kendaraan pribadi yang dikendalikan secara memadai. "Termasuk salah satunya memahalkan tarif parkir," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
